Detiknews.id Surabaya – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jatim, kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I Jatim, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jatim, Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Surabaya.
LPS Jatim menjalin sinergitas yang berkesinambungan, untuk menjaga stabilitas. Ini dalam rangka menghadapi tantangan global tahun 2025. Berhasil menjamin rekening nasabah bank umum di Indonesia hingga akhir September 2024.
Jumlah ini setara dengan 592.944.178 rekening. Untuk nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), LPS menjamin 99,98 persen atau setara dengan 15.769.377 rekening.
“Di Jawa Timur sendiri, LPS menjamin 99,95 persen dari total rekening nasabah bank umum, yang mencapai 70.971.521 rekening. Untuk nasabah BPR/BPRS di Jawa Timur, persentase jaminan mencapai 99,98 persen, atau sebanyak 2.652.168 rekening,” ujar Kepala LPS II, Bambang S. Hidayat saat Temu Media di Surabaya.
LPS juga rutin melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) akhir September 2024. LPS memutuskan, untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25 persen. Untuk simpanan Rupiah di bank umum dan 6,75 persen, untuk simpanan Rupiah di BPR. Sedangkan, untuk simpanan valuta asing (valas) di Bank umum sebesar 2,25 persen.
“Keputusan ini berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025,” ujar Bambang, Rabu (06/11/2024).
Bambang menambahkan, LPS terus berupaya memastikan stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan asuransi.
“Kami juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis,” jelasnya.
Beberapa kebijakan yang diambil oleh LPS antara lain melakukan monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90 persen.
Kemudian evaluasi berkala atas TBP dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global. Selanjutnya, koordinasi lintas otoritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Lalu percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. Sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan.
Selain itu juga sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan. Selain itu, Persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM.
“LPS terus berkomitmen untuk melindungi simpanan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional melalui kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah diambil,” tandas Bambang
Temu Media menghadirkan, Yunita Linda Sari selaku Kepala OJK Jatim, Bambang Samsul Hidayat selaku Kepala KPw LPS II, M. Noor Nugroho selaku Direktur-Bank Indonesia Jawa Timur, Sigit Danang Joyo selaku Kepala Kantor DJP I Jatim merangkap sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim dan Didyk Choiroel selaku Kepala Kantor DJPb Jatim.
Hadir juga, Dudung Rudi Hendratna-Kepala DJKN Jatim, Untung Basuki Kepala Kantor- DJBC I Jatim, Piotun Yunarto Simanjuntak- Kepala KPTIK BMN Surabaya, beserta jajaran perwakilan Kantor DJP Jatim II, DJP Jatim I dan Il, DJBC Jatim II dan BDK Malang. (M9)
Komentar