Detiknews.id Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Mengenai kemungkinan adanya “percepatan” politik sebelum Pemilu 2029. Ini merupakan pandangan pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai sikap seluruh organisasi relawan Jokowi.

Pernyataan Budi Arie sebelumnya menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan dirinya berbicara dalam forum silaturahmi bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan para relawan beredar luas. Budi Arie kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan analisis tersebut merupakan pendapat pribadinya, serta tidak berkaitan dengan Jokowi.

Maret mengatakan dirinya hadir langsung dalam forum tersebut. Ia mengaku menyampaikan keberatan setelah Budi Arie mengutarakan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

“Saya tidak pernah mendengar adanya keputusan forum relawan, secara bersama-sama untuk membangun agenda politik sebelum 2029,” kata Maret.

Menurutnya, puluhan organisasi relawan yang hadir dalam forum tersebut memiliki sikap, pandangan, dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, Maret meminta agar pandangan politik Budi Arie tidak digeneralisasi sebagai sikap seluruh relawan maupun agenda Joko Widodo.

Maret juga menegaskan posisi Jokowi dalam forum tersebut sebatas mendengarkan aspirasi para relawan. Menurutnya, mendengar berbagai pendapat tidak berarti menyetujui atau menjadikannya sebagai keputusan politik.

“Publik harus bisa membedakan antara orang yang menyampaikan pendapat, organisasi yang mempunyai sikap sendiri, dan Bapak Joko Widodo yang mendengarkan seluruh aspirasi tersebut,” ujar Maret Samuel Sueken.

Maret memastikan JPKP tidak memiliki agenda, untuk mengganti atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum 2029.

Sebaliknya, JPKP tetap mendukung dan membantu menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga mandat konstitusionalnya selesai.

Ia menilai sikap tersebut sejalan dengan arahan Jokowi kepada para relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Maret juga menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral karena sebelumnya menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, sebagai Wakil Ketua TKN Golf bidang relawan.

“Tidak mungkin setelah perjuangan itu berhasil, kemudian kami sendiri yang mengkhianatinya di tengah jalan. Itu bukan karakter saya. Itu bukan karakter JPKP,” tegasnya.

Ia mengatakan dukungan terhadap pemerintah tidak berarti JPKP akan menutup mata terhadap berbagai persoalan. Kritik dan penyampaian aspirasi tetap akan dilakukan apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.

“Kalau ada kebijakan yang perlu dikritisi, kami akan kritik. Kalau ada persoalan rakyat yang belum selesai, kami akan perjuangkan. Kalau pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan, kami akan membantu,” katanya.

Maret mengatakan, JPKP saat ini lebih memilih berfokus pada pendampingan masyarakat daripada membangun agenda politik untuk mengguncang pemerintahan.

Salah satu yang tengah menjadi perhatian JPKP adalah persoalan banjir yang dialami masyarakat dan petani di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Maret, banjir telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak terhadap lahan persawahan serta sebagian rumah warga. JPKP telah membawa persoalan tersebut kepada pihak terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintah serta instansi teknis.

Dalam konteks tersebut, JPKP mengusulkan agenda kunjungan Jokowi ke Pangandaran dengan tema “Jokowi Menyapa Petani Pangandaran”.

Maret menegaskan kunjungan tersebut bukan dimaksudkan sebagai aksi politik atau ajang menunjukkan kekuatan massa, melainkan untuk memperlihatkan secara langsung kondisi petani dan masyarakat yang terdampak banjir.

“Kami ingin Bapak Joko Widodo datang, melihat sawah petani, melihat kondisi masyarakat dan mendengar langsung persoalan yang selama puluhan tahun belum mendapatkan solusi memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat hadir dalam jumlah besar, kehadiran tersebut harus diarahkan untuk menyampaikan persoalan secara tertib dan bermartabat.

Maret kembali meminta seluruh pihak membedakan antara pendapat pribadi, sikap organisasi, dan sikap bersama yang lahir dari kesepakatan.

Ia menghormati kebebasan setiap organisasi relawan untuk menyampaikan pandangan politiknya. Namun, ia meminta agar nama JPKP, seluruh relawan, maupun Jokowi tidak digunakan untuk membenarkan pandangan politik tertentu.

“Pendapat pribadi adalah tanggung jawab pribadi. Sikap organisasi adalah tanggung jawab organisasi. Sedangkan sikap bersama harus lahir dari kesepakatan bersama, bukan dari pernyataan satu orang,” kata Maret.

Ia menegaskan, JPKP akan tetap menjalankan pendampingan masyarakat, membantu pemerintah menyelesaikan persoalan rakyat, serta menyampaikan kritik melalui jalur konstitusional.

“JPKP tidak membelot, tidak mengkhianati perjuangannya sendiri, tetap berdiri bersama rakyat dan bersama pemerintahan yang sah,” pungkas Maret. (M9)