Detiknews.id.Tangerang – Dengan modus biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, milik Sari diduga dipotong oknum ketua kelompok bernama Heni sebesar Rp500 ribu.
Sari mengetahui suaminya mendapat PKH dari sodari Heni, kemudian Heni mengajak Sari bersama suami ke Bank BRI Sepatan untuk disuruh tanda tangan. Yang menurut Heni, suami Sari akan mendapat bantuan PKH sebesar Rp1 juta lebih.
“Habis dari BRI selang beberapa hari duitnya dianterin ke saya 500 ribu, dia bilang dapat 1 juta, dipotong biaya bikin KTP elektrik Rp500 ribu, tapi saya dan suami cuma dikasih suket sama Heni,” keluh KPM PKH, Sari kepada detiknews.id, Senin (6/7/20).
Sari menyebut, uang PKH yang diserahkan kepada dirinya Rp500 ribu, rencananya akan dipotong kembali untuk biaya transportasi ketua kelompok, akan tetapi tidak jadi dipotong kembali, sebab dirinya marah kepada ketua kelompok, karena terlalu banyak potongan biaya tidak jelas.
“Setelah duit yang 500 ribu saya terima, terus dia bilang belum diambil buat ongkos kesana – sini, lalu saya jawab, ambil saja semua buat apa dikasih ke saya kalau dipotong lagi, akhirnya tidak jadi diambil,” kesalnya.
Sari mengaku, setelah dirinya kesal kepada ketua kelompok tersebut, dirinya pun tidak pernah mendapat bantuan PKH kembali seperti yang lain. Yang lebih parah lagi, setelah kejadian Sari marah kepada anak Heni, bantuan PKH pun tidak lagi diberikan kepada sari hampir 1 tahun.
“Sehabis saya marah, beberapa bulan saya tidak dapat bantuan PKH, begitu saya tanyain ke Heni, katanya PKH saya sudah hangus, tapi setelah saya pindah ketua kelompok PKH saya bisa dicairkan,” ungkapnya.
Sari mengatakan, selama suaminya mendapat bantuan PKH tidak pernah memegang kartu ATM, bahkan disaat pencairan dana PKH dirinya pun tidak mengetahui jumlah nominal isi bantuan yang berada di ATM tersebut, dirinya mengetahui pencairan setelah mendapatkan uang dari ketua kelompok.
“Dari pertama dapat PKH, saya tidak pegang ATMnya, tahunya anak Heni anterin duit sudah dipotong 500 ribu ke saya, jumlah dapat bantuannya berapa saya tidak tahu, sampai sekarang juga ATMnya dipegang ketua kelompok lain, (Bukan Heni),” ucapnya.
Besaran dana bantuan PKH di Desa Gempol Sari, dinilai tidak transparansi, dan bahkan diduga seringkali kurang dari jumlah yang seharusnya didapat KPM. Karena diduga ATM penerima dipegang ketua kelompok, dan saat pengambilan dana PKH tanpa disaksikan penerima.
Di lapangan bahkan masih banyak ditemukan penerima yang mengeluhkan bantuan PKH, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan yang digulirkan pemerintah pusat tersebut. Dan diduga kejanggalan serta tidak transparannya penerimaan, diakui tidak merata.
Kabiro Banten detiknews.id
(IGOR)
Komentar