Detiknews.id Surabaya – Organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menggelar orasi terpaksa dibubarkan Polisi. Di pandemi Covid-19, keselamatan masyarakat lebih penting karena melanggar undang-undang atau Peraturan Pemerintah.
Sebelum dibubarkan, kegiatan ini berpindah-pindah. Awalnya kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya, namun dilokasi tersebut banyak penolakan dari masyarakat.
Kemudian dipindah di Museum NU, Jalan Gayungsari Surabaya, ditempat tersebut juga mendapat penolakan dan akhirnya kegiatan tersebut berpindah lagi di Graha Zabal Nur Surabaya dan akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan Polisi.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo memaparkan, ini berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020, Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020, dan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020, dan Peraturan Walikota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbub) di seluruh Jawa Timur, bahwa setiap kegiatan berkerumun atau yang mengumpulkan banyak orang, wajib dilakukan adanya asesmen.
“Asesmen disini adalah, untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, melakukan rapid, kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan masker, ” tutur Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jatim.
Menurut Trunoyudo, dengan mendasari Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2017, tentang tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik.
“Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, dimana penyelenggara wajib meminta ijin keramaian. Namun dalam hal ini kegiatan tersebut tidak memiliki ijin sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017, ” jelasnya. Senin (38/09/2020)
Trunoyudo menambahkan, selanjutnya adalah, juga adanya kontra dengan kegiatan tersebut, maka dalam hal ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, juga adanya peraturan terkain dengan pandemi Covid-19, kedua-duanya kita lakukan penghentian kegiatan.
“Mengingat keselamatan Rakyat atau masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Kegiatan selanjutnya dapat dilakukan secara virtual, atau hal hal yang tidak mengumpulkan massa, ” pungkasnya. (M9)
Komentar