oleh

Gubernur Kalbar Lantik 13 Pejabat Struktural Di Jajaran Pemprov Kalbar

Pontianak,detiknews.id-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji melantik 13 Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih, Senin, kemarin (29/06/2020).

Para Pejabat Struktural Pemprov Kalbar yang dilantik diantaranya, Suprianus Herman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kepala BPSDM, Alfian dari BPSDM ke menjadi Kepala BPKAD, Aleksander Rombonang dari Kepala Badan Kesbangpol menjadi Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.

Sementara,Hemanus dari Staf Ahli menjadi Kepala Badan Kesbangpol, Junaidi dari Kadis DPMPTSP menjadi Asisten II Sekda Kalbar, Syarif Kamaruzzaman dari Asisten II Sekda Kalbar menjadi Kadis ESDM, Herkulana menjadi Kepala Badan Litbang, Moses Tabah menjadi Staf Ahli Gubernur.

Sedangkan, Ahie, MT sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Sosial dan SDM, Marjani menjadi Sekwan, Ansfridus J. Andjioe menjadi Kadis Koperasi dan UMKN dan beberapa pejabat esselon II lainnya.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan, dirinya membuka peluang bagi pejabat di Kabupaten dan Kota untuk berkarir di Provinsi asalkan memenuhi persyaratan.

“Saya berharap yang berada di daerah untuk ikut dalam lelang jabatan di provinsi. Insya Allah kita transparan, tapi harus sesuai dengan pengalaman kerja dan pendidikannya jangan pendidikan yang tidak sesuai boleh ikut tapi nilainya rendah,” kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, saat melantik pejabat Struktural di Pemprov Kalbar.

Disamping itu, Gubernur Kalbar juga menyoroti lima dinas yang dinilainya harus lebih baik seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalbar, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).

info DetikNews.ID

lanjut baca berita

“Seperti Kadispora saya tidak mau diatas 50 tahun dalam undang-undang menyebut pemuda itu apa biar di bidang manajemen pun Namanya dinas pemuda dan olahraga harus dibawah 50 tahun kalau perlu 40 tahun biar enerjik kalau sudah 55 tahun apa yang mau dibuat, mau jadi pemuda tempo dulu.

Untuk BPPD buat perbatasan itu seperti Badau, kita tingkatkan ekonomi di perbatasan. Kemudian BKAD tolong tata itu asset-aset provinsi dengan baik dan transparan, siapa yang mendapatkan hibah tapi tidak ada SPJnya umumkan di media serta kontraktor yang masalah umumkan saja di media,” tuturnya.

Dinas Koperasi dan UMKM jangan cuma menghadiri rapat anggota tahunan koperasi, bukan itu, namun bagaimana membuat UMKM itu berkembang, ini penting.

Dinas ESDM itu ijinnya di pusatnya semua tapi semua ekspor harus tercatat dari kalbar semua kewajiban dia (perusahaan ekspor) terhadap kalbar diutamakan kalau tidak kita masih punya cara, jangan sampai saya tutup tidak bisa ini itu baru terasa.

Dirinya meminta dinas dilingkungan Pemeintah Provinsi Kalbar untuk bekerja sebaik-baiknya untuk membangun daerah lebih maju dari sebelumnya.

“Kerja betul-betul untuk membangun kalbar, ini daerah penghasil CPO terbesar keempat di Indonesia tapi apa yang didapatkan kita gigit jari jak satu rupiah pun tidak dapat apa-apa.

Kalau pelabuhan Kijing sudah jadi semua ekspor harus lewat sana. Supaya kita bisa tercatat dan kita bisa mendapatkan bagi hasil pajaknya kita dapat, jangan hasil pajaknya orang yang dapat jalan hancur ke kita ini yang harus dipikirkan kepala dinas-dinas itu, jangan pikirkan dia seorang kita pikirkan kalbar,” tegasnya

(hms)

Komentar

Berita Terkait