Detiknews.id Jakarta – Relawan Jokowi (ReJO) mengajak masyarakat, untuk menghormati proses peradilan yang sedang berjalan, dan jangan terpengaruh opini publik. Terkait perkara hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

ReJO, menegaskan ajakan tersebut, terkait perkara Febrie Adriansyah. Hal ini disampaikan, oleh Ketua Umum ReJO, juga Tokoh Masyarakat, H.M. Darmizal. 

“Berkembangnya berbagai pandangan dan argumentasi di ruang publik. Setelah pengacara Hotman Paris Hutapea, resmi menjadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah. Penunjukan tersebut telah dikonfirmasi oleh Hotman Paris,” tuturnya, Minggu (19/07/2026)

Menurut Darmizal, dalam negara hukum, penentuan benar atau tidaknya suatu perkara hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti dan fakta yang diuji di persidangan.

“Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kita patut menghormati proses peradilan. Kebenaran suatu perkara tidak ditentukan oleh opini, asumsi, ataupun perdebatan di ruang publik. Melainkan oleh pembuktian yang dilakukan secara objektif, di hadapan Majelis Hakim. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Darmizal.

Ia menegaskan, bahwa prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara berkewajiban menghormati mekanisme penegakan hukum, serta menjunjung asas due process of law.

Darmizal, juga mengingatkan pentingnya menjunjung, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Menurutnya, setiap orang yang sedang menjalani proses hukum harus tetap diperlakukan sebagai belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Terkait berbagai pernyataan yang berkembang di ruang publik, termasuk yang disampaikan kuasa hukum dalam menjalankan pembelaan. Kami menilai hal tersebut merupakan hak setiap pihak dalam proses hukum,” jelasnya.

Namun, ia mengimbau masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta diuji di persidangan.

“Hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat maupun pembelaan harus dihormati. Namun, argumentasi yang berkembang di luar persidangan bukanlah putusan hukum. Karena itu, mari menunggu proses pembuktian yang dilakukan secara terbuka dan objektif di hadapan pengadilan,” katanya.

ReJO juga mengajak masyarakat, untuk menghormati proses peradilan dan jangan terpengaruh opini publik, atau informasi yang belum terverifikasi. Maupun narasi yang dapat memengaruhi persepsi publik, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, ReJO menegaskan, bahwa independensi lembaga penegak hukum dan kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menutup pernyataannya, Ketua Umum ReJO, Darmizal mengajak masyarakat menjadikan proses peradilan, sebagai rujukan utama dalam menilai suatu perkara.

“Biarkan fakta berbicara di persidangan dan hakim memutus berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dapat ditegakkan, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (M9)