Ia menegaskan, hal paling urgent yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki system kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga ke pelayanan,”tegasnya.
Lanjutnya, sekian banyak tantangan seperti persoalan penyakit-penyakit yang belum tuntas diatasi seperti TBC, gizi buruk, kematian ibu-anak/KIA, penyakit-penyakit triple burden yang memerlukan pembiayaan besar, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan siber. Haruslah dihadapi dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat,”ungkapnya.
Hal ini sejalan dengan prinsip governance, dimana pemerintah melibatkan secara aktif pemangku kebijakan lain. Isu pemerataan dan kesejahteraan tenaga kesehatan haruslah menjadi prioritas saat ini.
“Demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien yang lebih luas, kami bersepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) tidak menghapuskan UU yang mengatur tentang Profesi kesehatan yang sudah ada dan mendorong penguatan UU Profesi Kesehatan lainnya dan mendesak agar Pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat atas dasar pertimbangan yakni, a. Pengaturan Omnibus Law harus mengacu pada kepentingan masyarakat. b. Penataan dibidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik. c. Mengaharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law di bidang Kesehatan,”tandasnya.
Sejumlah organisasi yang menolak aturan yang telah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2023 itu yakni IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Benten, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Banten, PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) Banten, IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Banten, dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Banten.
Komentar