Detiknews.id Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terus memperkuat perannya sebagai fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yang sehat dan produktif. Sepanjang tahun 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.

BPJS Kesehatan, memperkuat Program JKN, capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program (PELPP) dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan di tahun 2025, di Jakarta.

Pujo menuturkan, Program JKN tidak hanya menjamin pembiayaan layanan kesehatan. Tetapi, juga menjadi penopang produktivitas masyarakat. Melalui akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.

“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa terbebani biaya besar. Mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan. Rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari. BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan digital. Melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA, serta Care Center 165.

Layanan didukung jaringan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang. Menjadi mitra BPJS Kesehatan, di seluruh Indonesia.

Dari sisi keuangan, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, hingga akhir 2025 mencapai Rp 30,04 triliun. Ini  setara kemampuan membayar klaim, selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.

BPJS Kesehatan, kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM). Untuk ke-12 kali, berturut-turut atas laporan keuangan tahun buku 2025. Disertai berbagai capaian, dalam penilaian tata kelola organisasi dan integritas.

Selain manfaat di sektor kesehatan, berdasarkan kajian LPEM FEB UI. Program JKN dinilai memberi dampak ekonomi yang signifikan, telah berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, hingga Rp129 triliun. Menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta membantu menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan, pada periode 2018–2019.

BPJS Kesehatan, mencatat meningkatnya beban biaya pelayanan kesehatan. Sepanjang 2025, biaya pelayanan mencapai Rp 191,3 triliun, dengan 26,42 persen.  Diantaranya digunakan, untuk pembiayaan penyakit katastropik. Sebagian besar dapat dicegah, melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran. Serta memperkuat pengendalian biaya, agar Program JKN tetap berkelanjutan.

Menurut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan, pengelolaan dana publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Tantangan ke depan meliputi menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif. Serta memperkuat kolaborasi, dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya, Jakarta, Kamis (02/07/2026).

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN, telah menunjukkan kemajuan. Terbukti, dalam kualitas layanan, perluasan akses, dan tata kelola.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menambahkan, “Pembiayaan kesehatan, merupakan investasi jangka panjang yang penting. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (M9)