Detiknews.id Surabaya – Kanwil IV KPPU membahas kestabilan harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadhan di Jawa Timur, terutama Minyak Goreng dan Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Selain itu, juga ikut menganalisa kestabilan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perkembangan Pasar Industri. Sampai dengan saat ini Jawa Timur belum ditemukan pelanggaran, masih stabil baik harga maupun ketersediaan barang.
Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya Dendy R Sutrisno menuturkan, untuk masalah hukum soal Minyak Goreng yang berjalan saat ini, diminta semua pihak yang terlibat bisa kooperatif. Tidak menunda waktu, dan menunda memberikan data.
“Karena ini penting, selain penegakan hukum kami juga melakukan advokasi agar berjalan saling bersinergi. Motif yang mengarah ke pelanggaran, diharapkan dihindari. Agar masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Dendy menuturkan, ini sangat berpengaruh bagi masyarakat. Terkait ini yang dilakukan KPPU adalah mengumpulkan data untuk menganalisa.
“Pemerintah kalau perlu memberikan relaksasi untuk pelaku usaha. Kita harus melihat data, sejauh mana BBM ini dikonsumsi terutama saat ini Pertamax yang naik. Ini sangat berpengaruh, karena naiknya lumayan. Masyarakat akan berpikir ulang terkait ini. Pemerintah harus mencari inisiatif lain, agar dengan kenaikan ini meringankan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Dendy, terkait kondisi kebutuhan barang pokok. Yang sulit dilacak soal fisik barang adalah barangnya ada dimana. Semua akan terbongkar ketika ada kunjungan.
“Untuk kondisi kelangkaan dan kenaikan harga. Ini merupakan fenomena terjadi di semua daerah. Terutama di Indonesia Timur,” ungkapnya.
Soal Komoditas barang, Dendy memaparkan, hampir semua komoditas untuk pangan diperlukan 3 hal. Yaitu mata rantai yang terlalu panjang, ketergantungan pelaku usaha cukup tinggi. Kemudian management pasca panen yang lemah. Terakhir, over supply hingga harga jatuh. Untuk Harga HET belum menjamin menyelesaikan masalah. Harus ada review detail dan konsekuensinya.
“Yang terpenting saat ini, kecepatan pemerintah maupun negara yang harus hadir disaat masyarakat perlu solusi dalam memenuhi ketersediaan barang bahan pokok, ” pungkasnya. (M9)
Komentar