Detiknews.id Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Presiden RI Prabowo Subianto, ikut hadir dan mengapresiasi capaian TPAKD. Kini telah terbentuk di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto, menyiapkan penyaluran pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, untuk memperluas akses permodalan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Hal ini disampaikan saat Rakornas TPAKD 2026, program perluasan akses keuangan, telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.

“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD.

Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/ kota. Tim tersebut menjadi wadah koordinasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sesuai potensi serta karakteristik masing-masing daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, TPAKD mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sejumlah program unggulan TPAKD telah mencatatkan penyaluran pembiayaan dalam skala besar. Program Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur,” jelasnya.

Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.

“Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Friderica.

Selain pembiayaan, program TPAKD juga memperluas inklusi keuangan, melalui sektor pendidikan dan layanan keuangan perdesaan. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.

Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa, dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.

OJK juga menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, serta pencocokan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan.

Pelaksanaannya menghasilkan pembukaan lebih dari 174.000 rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, dan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18.000 debitur.

Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan DNKK merupakan perubahan orientasi kebijakan dari inklusi keuangan yang berfokus pada kepemilikan rekening menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Menurut Airlangga, keluarga perlu menjadi fokus kebijakan karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat.

DNKK bertugas memperkuat strategi nasional kesejahteraan keuangan melalui tiga indikator, yakni ketahanan dalam memenuhi kebutuhan keuangan berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan.

Presiden RI Prabowo Subianto, memimpin langsung DNKK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua Harian, sedangkan OJK, BI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi Wakil Ketua Harian.

Menteri Dalam  Negeri Tito Karnavian turut mengapresiasi peran OJK, dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan melalui TPAKD. Ia menilai kehadiran Presiden, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi daerah.

“Ini komitmen pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah. Guna mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan,” ungkapan Tito.

Pembiayaan Rp53,15 Triliun dalam Tiga Bulan

Dalam kesempatan yang sama, OJK melaporkan penyaluran kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pembiayaan produktif, memperkuat aktivitas usaha masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Presiden juga menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan, kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD.

Rakornas TPAKD 2026, mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkualitas.

Agenda tersebut turut diisi dengan pemberian TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah berkinerja terbaik. Penghargaan diberikan kepada lima TPAKD tingkat provinsi, lima tingkat kabupaten, dan lima tingkat kota. Sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dalam memperluas akses keuangan masyarakat. (M9)