High Level Meeting dan Rakor TPID, Bahas Soal Inflasi Jatim serta Strategi 4K

Detiknews.id Surabaya – High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID). Membahas soal mekanisme yang dapat digunakan secara cepat dalam menghadapi Inflasi di Jawa Timur dan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan HLM dan TPID, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala BI KPw Jatim Doddy Zulverdi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono selaku Ketua Harian TPID Jatim.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menuturkan, sebagai provinsi produsen utama komoditas pangan nasional, Emil mengatakan bahwa Jawa Timur dihadapkan pada dilema tingkat inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan. Pasalnya, menurut data BPS Jatim, tingkat inflasi bulanan Jawa Timur adalah sebesar 0,32 persen (m-to-m) dengan komoditas beras menyumbang inflasi sebesar 0,29 persen.

Baca Juga
BI Jatim Gelar Capacity Building, Prediksi Tekanan Inflasi Meningkat di Triwulan II

“Jawa Timur ini adalah produsen beras, jadi kita swasembada dan ada surplusnya. Tapi kita tidak bisa melarang orang luar Jawa untuk makan beras kita, karena ini NKRI bukan batas negara,” katanya, di Hotel Vasa Surabaya.

Lanjut Emil, kalau daerah lain kekurangan stok, maka mereka akan mengekspor kelangkaan itu ke Jawa Timur dengan mengambil barang dari Jawa Timur. Makanya sendi-sendi dari mulai produsen sampai ke pasar itu harus terkoneksi dan terpantau. Kenaikan harga dapat didorong oleh berbagai hal. Entah itu kenaikan harga produksi maupun kelangkaan bahan. Maka, diskusi pada HLM ini harus melahirkan sistem yang dapat menyelesaikan hal tersebut.

“Saya minta tolong agar ada mekanisme untuk gerak cepat manakala kenaikan harga itu entah karena cost push atau memang terjadi kelangkaan supply. Jadi daerah yang harganya tinggi bisa mendapat manfaat dari daerah yang harganya lebih rendah kalau memang masih surplus,” tambah Emil.

Menurut Emil, bahwa mekanisme ini penting untuk keberlangsungan petani dan peternak. Kontribusi Jawa Timur terhadap beberapa pangan nasional sangat prominent. Antara lain, padi 17,40 persen, jagung 31,26 persen, bawang merah 24,00 persen, gula 49,58 persen, telur ayam 23,56 persen, daging ayam 15,58 persen, dan daging sapi 22,25 persen.

Baca Juga
Hasil Tahunan Bank Indonesia Jawa Timur 2019, Ekonomi Jatim Tumbuh Signifikan

“Inflasi ini ada simalakama nya. Kalau harga naik karena memang sarana produksinya naik, lantas untuk stabilisasi harga langsung kita guyur pakai operasi pasar, yang kasihan petani dan peternak,” katanya.

Hal ini, sebut Emil, bukan karena pemerintah tidak peduli konsumen. Melainkan upaya menjaga keseimbangan. saat ini TPID Jawa Timur melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi yang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

“Yaitu dengan melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, gerakan menanam, kerjasama intra provinsi, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) guna menjaga inflasi, serta dukungan transportasi dari APBD. Harapannya, adanya mekanisme yang dapat digunakan secara cepat dalam menghadapi inflasi,” tandasnya.

Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur mencatat, ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu kenaikan inflasi di tahun ini. Kepala Kanwil BI Jatim Doddy Zulverdi, mengungkapkan, beberapa faktor tersebut harus segera diatasi karena jika dibiarkan maka inflasi Jatim. hingga akhir tahun 2023 bakal lebih dari 3,5 persen.

Baca Juga
BI Jatim Dukung Suksesnya Presidensi G20 Indonesia, Dialog Diplomatik dengan 11 Negara

“Ini yang kami lihat bahwa kalau ini dibiarkan, ada risiko inflasi akhir tahun diatas yang diperkirakan sebesar 3,5 persen, kalau semua faktor tersebut tidak ditanganinya,” ungkapnya

High Level Meeting kali ini, ada dua agenda penandatanganan kerjasama guna memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur. Yaitu, penandatanganan kerjasama intra daerah Jawa Timur antara BUMN, BUMD provinsi, BUMD kabupaten/kota, dan pengelola pasar. Serta penandatanganan Komitmen Program Penguatan Korporasi Petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan off-farm mindet sekaligus mengendalikan inflasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono selaku Ketua Harian TPID Jatim memaparkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi Jatim, bahas soal Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Keterjangkauan harga lewat stabilisasi harga, mengelola permintaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Lalu Ketersediaan Pasokan dengan cara memperkuat produksi dan pengelolaan impor-ekspor pangan, penguatan cadangan pemerintah, dan penguatan kelembagaan,” jelasnya.

Sedangkan Kelancaran Distribusi, lanjutnya, dilakukan dengan cara penguatan kerja sama antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan.

“Serta Komunikasi Efektif dengan cara memperbaiki kualitas data, koordinasi pusat dan daerah, dan mengendalikan ekspektasi inflasi,” pungkasnya. (M9)

Komentar

Berita Terkait