Detiknews.id Sidoarjo – Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). Program tersebut menjadi penguatan dari Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP), yang telah berjalan selama tiga tahun.
Peluncuran GPIPS dihadiri, antara lain: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, mengatakan, GPIPS hadir untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan strategis. Program tersebut juga diselaraskan dengan agenda swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengendalian inflasi sudah kita lakukan bersama di TPIP, tapi tiga tahun lalu kita buat GPIP. Kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan penguatan, terutama inflasi pangan harus kita perkuat dengan adanya pasokan,” ujar Aida.
Ia menjelaskan, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki posisi strategis dalam ketahanan pangan nasional. Jawa Timur tercatat sebagai penghasil padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34 persen atau sekitar 10,57 juta ton produksi.
Selain itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dinilai memperkuat peran Jawa Timur sebagai hub distribusi pangan kawasan timur Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, GPIPS mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program ini juga memperkuat kerja sama antardaerah melalui skema business to business (B2B).
Adapun tiga komoditas prioritas GPIPS 2026 meliputi beras, cabai, dan bawang merah, sementara komoditas tambahan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi peluncuran GPIPS di Jawa Timur.
“Provinsi tersebut telah memiliki Etalase Pengendalian Inflasi (EPI), di tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung mitigasi pengendalian harga,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menegaskan, pihaknya meminta dan mendukung pemerintah daerah.
“Kami meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (M9)
Komentar