Flagship FESyar Regional Jawa 2026, Bank Indonesia Perkuat Industri Halal Global

Keberhasilan industri halal tidak cukup diukur dari profitabilitas. Pengembangan industri juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil

Detiknews.id Surabaya – Bank Indonesia menggelar Flagship Seminar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, kondisi tersebut belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global.

Sejumlah tantangan masih harus diatasi, mulai dari fragmentasi sertifikasi halal, pengelolaan aset wakaf yang belum optimal, hingga kebutuhan memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan sektor keuangan.

Forum ini mempertemukan pakar ekonomi syariah dari berbagai negara itu mengusung tema Value Chain Halal (VCH), Mentransformasi Fintech dan Inovasi Keuangan Islam: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Tangguh.

Para pakar dan panelis memberikan sejumlah masukan, agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Sekaligus memperkuat perannya dalam industri halal dunia.

Wakil Rektor Universitas Airlangga (Unair) Bidang Sumber Daya Manusia, Ardianto, mengatakan cakupan ekonomi halal kini telah berkembang jauh melampaui persoalan sertifikasi makanan.

“Tak sekadar sertifikasi makanan semata. Melainkan sudah mencakup berbagai sektor. Mulai dari keuangan, manufaktur, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga logistik,” ungkapnya.

Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, ekonomi halal global terus berkembang. Pengeluaran konsumen muslim diproyeksi  naik dari USD2,6 triliun pada 2024, menjadi USD3,5 triliun pada 2029. Sementara aset keuangan Islam diperkirakan meningkat dari USD5,9 triliun menjadi USD9,7 triliun pada periode yang sama.

Di tingkat domestik, Bank Indonesia mencatat halal value chain telah menyokong hampir 20 persen ekonomi nasional. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah juga stabil di kisaran 10-12 persen.

Aset perbankan syariah Indonesia bahkan menembus Rp1.000 triliun pada akhir 2025, sedangkan total industri keuangan syariah secara luas telah melampaui Rp3.000 triliun.

Meski menunjukkan tren positif, Indonesia masih berada di peringkat keempat dalam lanskap ekonomi Islam global, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Indonesia tercatat unggul pada sektor fesyen, tetapi masih menghadapi ketertinggalan di sektor pariwisata halal.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah fragmentasi sertifikasi halal global. Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 400 lembaga sertifikasi halal di berbagai negara.

“Ada lebih dari 400 lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia. Bagi destinasi non-Muslim, itu membingungkan. Mereka bertanya, standar mana yang paling valid dan diakui secara global?” ungkapnya.

Selain standarisasi, teknologi juga dinilai dapat memperkuat jaminan integritas halal. Mendorong pemanfaatan smart contract berbasis blockchain serta sensor berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau proses halal di sepanjang rantai pasok.

“Memang biayanya tidak murah. Tapi itu adalah solusi untuk membangun kepercayaan di tingkat global,” imbuhnya.

Pakar Ekonomi Islam Universitas Airlangga Prof. Raditya Sukmana mengusulkan, model pembiayaan blended finance. Dengan memanfaatkan aset wakaf yang selama ini masih banyak yang menganggur (idle) di Indonesia.

“Kita memiliki banyak tanah wakaf yang belum produktif. Seharusnya digabungkan dan dikelola secara profesional,” kata Raditya.

Menurutnya, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi kompleks industri halal terintegrasi. Fasilitasnya dapat mencakup rumah potong hewan, pusat pengemasan, hingga dukungan logistik yang terhubung dengan akses pelabuhan atau bandara.

“Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya dapat menekan biaya logistik, tetapi juga memastikan pengembangan industri halal berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama penyediaan pangan berkualitas,” jelasnya.

Senada, Prof. Muhamad Abduh dari Universiti Brunei Darussalam menekankan, pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor finansial.

“Keberhasilan industri halal tidak cukup diukur dari profitabilitas. Pengembangan industri juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil,” pungkasnya, saat Flagship seminar FESyar Regional Jawa 2026. (M9)

Simpan sebagai Kenangan

Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.

Komentar

Berita Terkait