Detiknews.id Surabaya – Tim Reformasi Polri menggelar diskusi publik, di Universitas Airlangga (Unair) Kampus B, Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, hingga lintas organisasi advokat terkait pembenahan institusi kepolisian.
Wamenko Hukum, HAM, dan Imigrasi Republik Indonesia, sekaligus anggota Tim Reformasi Polri, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M., menyebut kegiatan ini bukan sekadar “belanja masalah”, tetapi juga “belanja solusi”.
“Pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat di Jawa Timur. Tidak hanya belanja masalah, tetapi juga belanja solusi. Dan hari ini kami mendapatkan hasil yang luar biasa,” ujar Otto kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).
Menggagas Perubahan Hari Bhayàngkara
Dalam dialog tersebut, salah satu masukan menarik datang dari peserta Unair yang menyinggung soal sistem komando dan filosofi Hari Bhayangkara. Masukan itu mempertanyakan apakah peringatan Hari Bhayangkara, yang memiliki nuansa sejarah militer. Ini masih relevan dengan posisi Polri sebagai institusi sipil.
“Kalau disebutkan Hari Bhayangkara, menurut beliau itu masih ada dua komando: ada sipilnya, ada militernya. Kalau polisi benar-benar sudah sipil, mungkin tidak lagi menggunakan ‘Bhayangkara’, tetapi menjadi Hari Kepolisian,” jelas Otto.
Ia menambahkan, perubahan kultur Polri dapat dimulai dari identitas hingga momentum peringatannya.
“Apabila kita ingin polisi sepenuhnya di ranah sipil, maka perlu dipertimbangkan mulai dari namanya. Mungkin saja berubah menjadi hari ulang tahun Kepolisian, bukan lagi Hari Bhayangkara,” ujarnya.
Otto menegaskan, Tim Reformasi Polri akan melanjutkan belanja masalah ke berbagai daerah di luar Jakarta, mulai dari Aceh hingga Papua, baik melalui universitas maupun komunitas masyarakat.
Semua masukan dan solusi yang diperoleh akan dihimpun sebagai bahan kajian resmi.
“Beberapa solusi konkret akan kami rumuskan, dan sampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi hasil kerja Tim Reformasi Polri,” ucapnya.
Anggota Tim Reformasi Polri lainnya, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, mengatakan, banyak keluhan masuk terkait permasalahan internal Polri. Tim, kata dia, bertugas mengelompokkan isu-isu tersebut agar penanganannya tepat sasaran.
“Keluhan yang masuk banyak sekali. Tugas kami nanti mengelompokkan mana yang mayor, mana yang minor. Yang mayor akan kami bahas untuk disarankan kepada Presiden. Yang minor akan diserahkan kepada Kapolri untuk penyelesaian internal,” jelas Badrodin.
Dengan rangkaian belanja masalah di berbagai daerah, Tim Reformasi Polri berharap dapat merumuskan langkah-langkah reformasi yang konkret, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (M9)
Komentar