Detiknews.id Surabaya – Sinergitas Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim), dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Meluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026.
Program EPIK Mobile Jawa Timur 2026, diluncurkan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Serta mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Guna memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, dinilai perlu ditangani secara struktural dan kolaboratif. Tujuannya, untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan insentif yang adil bagi petani dan peternak.
Komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Ditandai, pada 26 Februari 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan, bahwa konsolidasi pimpinan lembaga dan instansi se-Jawa Timur. Menjadi wujud nyata sinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
“Perkembangan perekonomian, inflasi, serta digitalisasi di Jawa Timur, termasuk masih adanya disparitas harga dan pasokan komoditas antarwilayah yang perlu diatasi melalui penguatan kerja sama intradaerah,” tuturnya.
HLM bertema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat” tersebut dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Khofifah menekankan, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi. Guna mendukung pemerataan distribusi pangan.
“Pemprov Jatim juga aktif mengantisipasi potensi curah hujan tinggi. Melalui operasi modifikasi cuaca, yang terbukti mampu meminimalisasi bencana hidrometeorologi, beserta dampaknya terhadap perekonomian,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi 4K pengendalian inflasi, yakni: Kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Diskusi mencakup kecukupan pasokan hortikultura, daging ayam dan sapi, serta BBM/LPG, prakiraan cuaca dan dampaknya terhadap sektor pertanian, kebijakan diskon tarif angkutan udara dan mudik gratis. Hingga pengawasan harga oleh Satgas Pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, melaporkan, bahwa inflasi Jawa Timur tahun 2025 tetap terjaga, dalam rentang sasaran nasional. Serta langkah pengendalian inflasi, yang akan dioptimalkan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pada kesempatan yang sama, dibahas pula percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan peningkatan layanan publik.
Gubernur Khofifah menegaskan, pentingnya orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah, sejalan dengan komitmen Bank Indonesia. Untuk mendorong inovasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi roadmap TP2DD. Serta mengawal Jawa Timur, dalam ajang digital championship TP2DD.
Sebagai penguatan pengendalian inflasi menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah, diluncurkan program EPIK Mobile Jawa Timur 2026. Program ini merupakan platform distribusi pemasaran keliling, yang mengefisienkan rantai pasok. Dengan menghubungkan produsen langsung kepada masyarakat.
Pada tahap awal, EPIK Mobile bersinergi dengan 15 kabupaten/kota di Jawa Timur dan Bulog, menyediakan komoditas dengan harga terjangkau seperti beras SPHP, beras Jatim Cettar. Hasil korporasi petani binaan Pemprov Jatim. Seperti, minyak goreng, dan gula pasir.
Ke depan, BI Jatim akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TPID, TP2DD. Serta pelaku usaha guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Sekaligus mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jawa Timur, sebagai Gerbang Baru Nusantara. (M9)
Komentar