Konsolidasi Perhutani dan Dinas Kehutanan Jatim Dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Detiknews.id Magetan –  Dalam rangka pengelolaan hutan lestari, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds melakukan Konsolidasi pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS) bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Rabu (28/12).

Hadir dalam kegiatan itu, Administratur Perhutani KPH Lawu Ds Loesy Triana beserta jajaran, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Madiun Didik Susanto beserta jajaran, Muspika Plaosan, Polsek Plaosan, Koramil Plaosan, Kepala Desa Sarangan, Kepala Desa Pancalan, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbun Lestari, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngudi Lestari, LMDH Lawu Permai dan sejumlah perwakilan masyarakat sekitar hutan di Magetan.

Baca Juga
Kapolres Madiun Apresiasi Penertiban 4 Tugu Silat di Purworejo

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (PDASPS) Dishut Provinsi Jatim, Deden Suhendi menyatakan, bahwa jika ada kelompok masyarakat yang mau mengelola pemanfaatan hutan harus ijin dan bekerjasama dengan Perhutani sehingga terjalin sinergi yang baik untuk ke-depannya, ujarnya.

“Kita berharap ke-depan dengan adanya dua kelompok antara KTH dan LMDH, biar tidak terjadi benturan kepentingan, disepakati akan dibentuk satu kelompok dan dilakukan penataan kembali terkait dengan andil pemanfaatannya, dengan pendampingan dari beberapa pihak dan harus tetap bekerjasama dengan Perhutani,” ucapnya.

Sementara itu, Administratur Perhutani Lawu Ds, Loesy Triana dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Perhutani siap mendukung penuh terkait dengan rencana pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat sekitar hutan menuju pengelolaan hutan lestari, melalui mekanisme dan aturan yang ada.

Baca Juga
Satgas Yonif MR 413 Kostrad Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 di Papua

“Kita berharap dengan hasil konsolidasi KTH dan LMDH tidak hanya bisa berproses kemitraan dalam bidang agroforestry saja, namun juga memungkinkan agrosilvopastura, ekowisata dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK),” ungkap Loesy.

Terpisah, Kepala CDK Madiun, Didik Susanto menyatakan, dukungannya terhadap proses rekonsiliasi pembentukan kembali Kelompok yang akan dijadikan satu wadah sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan Hutan, paparnya.

Didik Susanto berharap, ada sinergi yang berjalan baik, sesuai yang diharapkan pemerintah dan masyarakat bisa mengerti, batasan-batasan mana saja yang boleh dan tidak boleh digarap. “Semoga Sinergi antara Perhutani, CDK dan masyarakat ke depan bisa terus terjalin. Masyarkat harus bisa menjaga hutan tetap lestari,” bebernya.(D1)

Baca Juga
Ditresnarkoba Polda Banten Gelar Talk Show Sosialisasikan Bahaya dan Pencegahan Narkoba

Komentar

Berita Terkait