Detiknews.id Surabaya – High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025, dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Berada di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) mendukung Forum Investasi Jatim 2025, dihadiri oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Investor, lembaga keuangan, Bupati dan Wali Kota.
Forum Investasi Jatim 2025, BI Jatim mendukung Pemprov Jatim meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Berkomitmen mendorong percepatan investasi yang inklusif, aman, dan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Diawali penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Ini sebagai bentuk penguatan pelayanan investasi dan percepatan realisasi penanaman modal.
“Melalui HLM ini, kami ingin memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga secara langsung menyentuh sektor padat karya, yang mampu menyerap tenaga kerja luas,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Menurutnya, Pemprov Jatim secara aktif memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah dan investor, termasuk memastikan iklim investasi yang aman dan terbebas dari praktik premanisme.
“Kami sudah menggandeng Polda Jatim agar jaminan keamanan investasi benar-benar nyata dan terstruktur,” tegasnya.
Senada dengan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, dalam pandangannya menekankan, bahwa investasi adalah kunci peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
“Meski memiliki infrastruktur dan pasar yang kuat. Forum ini, masih ada ruang peningkatan pada sektor tenaga kerja, digitalisasi, dan sistem keuangan untuk mencapai investasi yang lebih optimal dan inklusif,” jelasnya.
Dalam forum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memaparkan, hasil strategis dari Forum Investasi, antara lain terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp 57,5 triliun dan terbitnya 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Forum juga menghadirkan paparan langsung dari beberapa Kepala Daerah, terkait potensi dan tantangan investasi di daerah masing-masing. Antara lain : Bupati Lamongan, Bupati Ngawi, dan Bupati Nganjuk.
Memaparkan persiapan lahan 6.000 Ha, untuk sektor industri maritim dan pariwisata, dan menyoroti pentingnya infrastruktur penunjang. Selain itu, kekuatan logistik, ketersediaan lahan luas, dan upah tenaga kerja yang kompetitif. Namun menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas lembaga. Serta efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri.
Salah satu momen penting dalam forum ini adalah Deklarasi Bersama Bebas Pungli dan Premanisme. Langkah ini menjadi landasan moral dan hukum untuk menjaga iklim investasi yang bersih dan kondusif.
Gubernur Khofifah dalam forum juga menekankan pentingnya percepatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Khususnya pada sektor Proyek Strategis Nasional, seperti tebu dan sapi perah yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Ini mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, efisiensi logistik. Serta konsistensi terhadap komitmen, bersama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
Forum ini menjadi bukti bahwa Jawa Timur terus memantapkan diri sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai motor utama transformasi struktural dan kesejahteraan masyarakat.
Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton, menyampaikan terkait isu keamanan investasi. Pihaknya menegaskan komitmen institusinya, dalam menjaga stabilitas dan keamanan objek vital.
“Kami mengimbau para investor agar mematuhi seluruh prosedur dan regulasi perizinan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum,” tutupnya. (M9)
Komentar