Detiknews.id Surabaya – Tiga Konfederasi besar KSPSI Jatim, KSPI Jatim, KBSI Jatim dan serikat kerja Jatim berkumpul di Surabaya, untuk menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law. Ribuan buruh serikat pekerja, elemen masyarakat maupun mahasiswa dari seluruh daerah di Jawa Timur meminta dicabut RUU Cipta Kerja.
Hasil draf RUU Cipta Kerja yang beredar di media sosial, menjadi pemicu dalam memprovokasi adanya demonstrasi. Baik itu dari buruh maupun elemen masyarakat dan mahasiswa karena kurang akurat data dan informasi yang diperoleh. Seperti masih ada ketentuan cuti haid, cuti kematian, upah minimum, pembatasan outsorcing, hingga pesangon.
Seperti dalam klausul terkait pesangon semula sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebanyak 32 kali pesangon. Namun, klaimnya, 32 kali pesangon ini hanya 7 persen perusahaan yang mampu menjalaninya.
Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi memaparkan pemicu para Buruh dan Serikat kerja itu karena Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja, umurnya baru 3 hari agar dicabut.
“Kami dari Gresik, Surabaya, Pasuruan Sidoarjo, Mojokerto untuk menyuarakan pencabutan Presiden dan DPR RI. Kita perintahkan dengan instruksi jelas para Ketua DPC Sejatim, untuk meminta tanda tangan Walikota dan Ketua DPR di kabupaten/ kota seluruh Jatim. Untuk menandatangani dan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ” jelasnya.
Lanjut Fauzi, tahun ini pemerintah pusat telah membenturkan kami dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Kami menghaturkan minta maaf dan terimakasih atas keamanannya. Saya jamin jika serikat buruh yang demo tidak ada anarkisme dan gesekan. Jika ada seperti itu bukan dari buruh dan pekerja.
“Kami disiplin protokol kesehatan, jaga jarak dan kesehatan nomor satu. kita lihat situasinya, sampai bapak presiden melihat bahwa ini murni suara rakyat suara serikat buruh dan pekerja,” pungkasnya. Kamis (08/10/2020)
Aksi ini tak berlangsung lancar karena diblokade oleh aparat untuk keamanan. Aksi ini mulai pukul 08.00 WIB para pendemonstrasi sudah memasuki Surabaya. Untuk pendemo dari Buruh menuju Gedung DPRD Provinsi dan Tugu Pahlawan. Sementara para mahasiswa dan elemen masyarakat menuju Gedung Grahadi dan jalan protokol Tunjungan. Akibat anarkisme para pendemo aksi memanas di beberapa daerah bahkan berujung penangkapan oleh kepolisian. (M9)
Komentar