Detiknews.id Surabaya – Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ, Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim; Maria Ernawati, MM, dalam rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI ke Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Surabaya.
Diseminasi program kerja baru BKKBN, Dr Ucok menegaskan, pentingnya sinkronisasi, harmonisasi, dan penguatan pengawasan. Dalam pelaksanaan program kerja BKKBN di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Selain itu, kunjungannya merupakan bagian dari upaya pengawasan dan tindak lanjut arahan Menteri terkait pelaksanaan program di daerah.
“Kehadiran saya, untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan nasional, yang dijabarkan melalui program di daerah dapat diimplementasikan dengan baik. Serta mencapai target yang telah ditentukan,” ujar Dr. Ucok.
Dr. Ucok menekankan pentingnya perubahan paradigma pengawasan, dari yang berorientasi pada output menjadi berorientasi pada outcome.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program benar-benar memberikan dampak nyata di masyarakat.
“Pengawasan berorientasi Outcome, seluruh program yang berkaitan dengan kebijakan nasional harus terukur keberhasilannya di tingkat daerah. Ini memerlukan pengawasan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko sejak dini,” tegasnya.
Mitigasi risiko, lanjut Dr. Ucok, juga menjadi langkah penting untuk mencegah potensi permasalahan, termasuk penyalahgunaan anggaran.
“Mitigasi risiko ini penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat terjadi di kemudian hari,” tambahnya.
Ucok juga menekankan, pentingnya sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program BKKBN.
“Kerjasama antar instansi dan penguatan pengawasan penting dilakukan semua pihak. Harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi. Pengawasan ini mencakup audit kepatuhan dan audit kinerja, yang bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai sasaran.
“Pengawasan yang ketat dapat memastikan anggaran terealisasi sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang tepat, sekaligus mencegah potensi korupsi yang mungkin terjadi,” ujarnya.
Dr. Ucok menyebutkan, pendampingan program sejak perencanaan bahwa pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan program.
BKKBN, menurutnya, juga memberikan pendampingan langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Kami juga melakukan pendampingan secara langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” katanya.
Mendukung pembangunan keluarga berkualitas, kunjungan kerja ini diharapkan, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian. Terkait untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai sasaran.
“Kami akan terus mengawal kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan dengan baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dr. Ucok.
Langkah ini sekaligus menjadi momen penting dalam memastikan program BKKBN mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Serta mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Indonesia. (M9)
Komentar