KPPU Panggil 3 Produsen Minyak Goreng, Akibat Lonjakan Harga Tidak Sehat

Detiknews.id Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 4 Februari 2022, melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama memanggil produsen Minyak Goreng, guna meminta dan mencari alat bukti dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor Minyak Goreng. KPPU mengkaji bahwa terdapat struktur Pasar Oligopolistik di sektor Minyak Goreng. Hampir sebagian besar Pasar Minyak Goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai oleh empat produsen. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut temuan kajian KPPU atas permasalahan lonjakan harga Minyak Goreng belakangan ini.

Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, menuturkan, KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha
pada akhir tahun lalu.

Baca Juga
KPPU Beri Sanksi Rp.6 Miliar ke Kepong Plantation Holdings Sdn Bhd Soal Saham

‘Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini,” tuturnya.

Lanjut Deswin, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat.

“Proses pemanggilan dilakukan sejak hari ini kepada tiga Produsen Minyak Goreng dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan produsen-produsen Minyak Goreng lain di pekan mendatang,” ujarnya.

Menurut Deswin, berbagai pemanggilan tersebut akan mendalami secara detil berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di Industri Minyak Goreng dan konstruksi perilaku anti persaingannya, khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran Undang-Undang.

Baca Juga
Kanwil IV KPPU Dorong Perbaikan Kemitraan Perunggasan, Pasca Putusan Dikuatkan oleh MA

“Jika telah ditemukan minimal satu alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum kepada proses penyelidikan. Keseluruhan proses ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keterangan dan alat bukti yang diperoleh serta kerja sama yang ditunjukkan oleh para pihak,” ungkapnya.

Deswin menambahkan, untuk itu, KPPU juga menghimbau agar para pihak patuh pada proses penegakan hukum yang berjalan,” pungkas Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Perkembangan Pasar bisa di cek juga melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). (M9)

Komentar

Berita Terkait