oleh

Ketua KAKI Moh Hosen : BPI KPNPA-RI Desak CV. Ragel Barep Oksigen Tutup Permanen

Detiknews.id Bangkalan – Gerakan BPI KPNPA-RI Kabupaten Bangkalan mendapat apresiasi dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, telah mendesak menutup permanen CV. Ragel Barep Oksigen. Hal ini disampaikan dihadapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan saat menggelar audensi.

AKBP Teddy Chandra S.I.K

“Perusahaan CV Ragel Barep itu harus ditutup. Informasinya tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya tidak ada. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) belum. Terindikasi juga SNI tata cara induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)-nya dilanggar, ” tutur Ketua KAKI Kabupaten Bangkalan, Moh Hosen.


info

DetikNews.ID



setelah ini


lanjut baca berita


Lanjut Hosen, sudah sepatutnya semua perusahaan harus tertib administrasi. Kepada DPMPTSP agar menutup perusahaan yang tidak tertib administrasi agar ditutup secara permanen.

“Jangan ada tebang pilih izin. Mana yang tidak ada izinnya. DPMPTSP harus bertindak tegas. Lagipula seharusnya harus ada keterbukaan dan tranparansi soal izin. Jangan sampai ada main mata soal izin agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang berakibat hukum pidana berbicara,” ungkap Hosen.

Sebelumnya, seperti desakan yang disampaikan BPI KPNPA-RI dihadapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan saat menggelar audensi.

Abdurahman Tohir, koordinator BPI KNPA-RI meminta menutup permanen bukan tanpa alasan. Dirinya menyebut CV Ragel Barep Oksigen bisa menyuplai isi tabung oksigen ke Puskesmas tanpa mengantongi izin.

“Perusahaan itu tidak layak beroperasi. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya tidak ada. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) belum. Terindikasi juga SNI tata cara induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)-nya dilanggar,” ungkap Abdurahman.

Audiensi di Bangkalan / M9

Abdurahman meminta Pemkab Bangkalan melalui DPMPTSP menutup perusahaan itu secara permanen.

“Seharusnya juga terkait produksi oksigen itu ijin atau badan hukumnya tidak hanya cukup CV. Tapi harus berbadan hukum PT. Kalau CV itu bukan suatu badan hukum dalam perusahaan,” jelasnya.

Kedua kata Abdurahman, soal keluhan masyarakat perihal kinerja Dinas Perizinan belum maksimal. Diduga ada oknum dengan pungutan liar.

“Banyak keluhan masyarakat, soal dugaam transaksi oknum DPMPTSP dalam memudahkan dan meloloskan perijinan dengan meminta uang dan melakukan transaksional,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan, Ainul Ghufron memastikan dirinya tidak pernah menandatangani IMB CV Ragel Barep. Sebab beberapa waktu lalu ditemukan ketidaklengkapan IMB dan SLF pada perusahaan tersebut dengan peraturan yang baru.

“Setelah kami periksa dokumen perijinannya masih kurang lengkap mengenai IMB dan SLF-nya karena ini peraturan baru. Sebenarnya yang bersangkutan ini sudah beriktikad baik untuk mengurusnya,” terang Ainul.

Mengenai penutupan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebab kata dia, langkah tersebut tidak boleh dilakukan sendirian.

Terkait penutupan, menurutnya harus menggunakan dasar hukum pelanggaran yang jelas dan juga ada mekanisme yang diatur dalam Perda.

“Paling tidak kami bisa mencabut ijin operasionalnya. Itu sanksi administratif dari kami. Kalau ada opsi lain untuk menutup perusahaan tersebut dengan dasar hukum yang kuat monggo karena negara ini adalah negara hukum, silahkan dibawa ke jalur hukum,” tandasnya. (M9)

Komentar

Berita Terkait