oleh

Forkopimda Jatim, Menkes dan BNPB Atasi Covid-19 di Bangkalan

Detiknews.id Bangkalan – Sinergitas Forkopimda Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan, dan Waka Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19. Kegiatan berada di Pendopo bupati Bangkalan dengan Forkopimda Kabupaten, serta tokoh agama di Bangkalan.


info

DetikNews.ID



setelah ini


lanjut baca berita


Dalam kesempatan ini Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron menuturkan, situasi yang terjadi di Bangkalan saat ini, mengalami peningkatan kasus dari 12 menjadi 322 kasus. Di mana kasus tertinggi di wilayah kecamatan Arosbaya kecamatan Klampis, kecamatan Geger dan kecamatan Bangkalan,” jelasnya.

Menurut Bupati, kami sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di Bangkalan dan penyekatan di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Dari hasil kegiatan lapisan atau penyekatan tanggal 7 Juni 2021 di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Orang yang rapid antigen sebanyak 1364 orang. Perjalanan dari Bangkalan menuju Surabaya, dilakukan Swab PCR yang reaktif sejumlah 28 orang, hasilnya 8 orang positif.

“Untuk hasil terbaru, pemeriksaan staf Puskesmas Kecamatan Klampis perhari ini, Selasa (8 juni 2021). Total dari 99 staf yang di Swab PCR positif covid-19 ada 44 orang. Kami menerima laporan dari tenaga kesehatan hari ini, semuanya sudah dilakukan vaksin,” tambahnya.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengatakan. Saat ini yang paling penting adalah mengurai tekanan RS di Bangkalan, karena sudah penuh. Jadi nanti yang berat, kalau ada pasien, bisa digeser ke Surabaya. Karena Surabaya itu RS-nya bagus, kapasitasnya juga masih kuat, sehingga bisa mengurangi tekanan di RS Bangkalan,” kata Menkes.

“Kurangnya jumlah tempat tidur untuk dokter dan perawat. Saya sudah bawa Ditjen Yankes (Layanan Kesehatan) supaya koordinasi sama ID kirim dokter. Kita juga bicara sama Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan di Surabaya. Saya akan kirim perawat di sini supaya bisa bergantian, karena kalau tidak kasihan. Capek itu Nakes yang ada di Bangkalan,” tandas Menkes.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan sudah mengirimkan alat kesehatan maupun obat. Nantinya ribuan vaksinasi juga akan dikirim di Bangkalan.

“Beberapa alat sudah dikirim ventilator 30, obat dan saya akan drop vaksinnasi sejumlah 20.000 – 30.000. Ternyata mereka bersedia di vaksin, tadi kami bertemu pak Kyai,” tambah Menkes. Selasa (08/06/2021)

Kepala BNPB menyampaikan kami hadir untuk edukasi pendampingan, dan penguatan penanganan covid-19 yang melonjak di Bangkalan, selain itu juga mengoptimalisasikan peran dan fungsi dari posko PPKM Mikro.

“Karena posko ini punya tugas, punya fungsi. Yaitu fungsi pencegahan, penegakan Prokes. Jadi pengaman pertama, ya gunakan Masker. Kalau tentara bilang masker harga mati, ini pelindung diri paling utama. Dengan pakai masker, tadi pak Menkes sudah menyampaikan, kemungkinan tertular hanya 5 persen. Karena 95 persen perlindungan diri kita,” ungkap Letjen TNI Ganip Warsito.

Kepala BNPB juga berupaya mengajak kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kyai, Ketua MUI dan sesepuh di Bangkalan untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

“Masyarakat harus Disiplin Prokes. Seperti menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas. Kemudian langkah di lapangan terhadap 3 episentrum kasus yang melonjak. Gubernur sudah memberikan arahan kepada Bupati untuk membatasi supaya tidak menyebar. Ini harus kita segera lakukan,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, jika Kabupaten Bangkalan dekat Surabaya. Gubernur juga mengajak Direktur Utama RSUD Soetomo. Kami sudah berkoordinasi dengan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Samrabu), dan sudah ada yang dirujuk ke Sutomo.

“Kemudian Jumat, saya rakor lagi internal Pemprov untuk koordinasi secara teknis, pokoknya tidak boleh ada pasien masuk ke RS yang Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 80 persen. Harus ada relaksasi. Tidak ditolak ya, dirujuk. Karena setiap RS dirujukkan itu punya RS penyangga. Nah, Samrabu oleh tim Samrabu dan tim covid Bangkalan ada 6 RS penyangga,” jelas Gubernur Jatim.

Menurut Gubernur Jatim, dari 6 rumah sakit penyangga, 2 diantaranya adalah Rumah Sakit Milik Pemprov. Yaitu, RS Dr. Soetomo dan RS Haji.

“RS Dokter Soetomo ini alatnya sangat lengkap, dokternya sangat komplit, BOR-nya sangat rendah. Bisa dijadikan rujukan utama. Terkait dari 99 yang di tes PCR, itu ada 46 yang terkonfirmasi positif, 17 diantaranya ternyata CT-nya di bawah 25. Lakukan koordinasi, sebagai prioritas dilakukan Gene Sequencing di ITD UNAIR. Supaya terdeteksi adanya strain lain terkonfirmasi di dalam pasien. Ini bagian dari SOP Pemprov ketika melihat titik urgency tertentu. Bupati sudah menyiapkan 2 titik penyangga di sini, di- Diklat dan di-BLK,” lanjutnya.

Lanjut Khofifah, Pemprov ini juga menyiapkan di BPWS di Suramadu, Bangkalan. Sebetulnya area yang kita sebut karantina, mungkin kita sebut transit tapi bukan RS Darurat lapangan. Kalau RS Darurat Lapangan (RSDL), pada posisi BOR yang cukup rendah. Hari ini, itu di Indrapura Surabaya. Artinya seat atau bed-nya meskipun itu banyak, tetap kita harus menjaga Prokes yang sangat ketat dan waspada berganda.

“Jadi barunya banyak, gratis bukan begitu. Memang ini adalah kesiapsiagaan yang kita lakukan sejak awal Covid ini terjadi,” ungkapnya.

Khofifah menjelaskan, Kalau tentang Soetomo, tentang RSDL adalah untuk dijadikan koneksitas yang lebih memudahkan. Di RS Samrabu, jangan sampai over capacity. Kami lakukan relaksasi RS di manapun dibutuhkan.

“Nakes ini penting, dalam bertugas per -dua minggu kalau kembali ke keluarga ini harus di PCR. Untuk memastikan kesehatannya. Negatif dari covid-19 ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penularan di RS, ini harus dijaga,” jelasnya.

Untuk pendekatan Penta Helix, Khofifah berharap sosialisasi ini bisa diterima oleh masyarakat, terutama Bangkalan, yang biasanya Idul adha ada tradisi Toron. Kami mohon menunda tradisi Toron karena situasi tidak kondusif. Harapannya, semua dalam keadaan sehat.

“Covid ini bisa dikendalikan dengan baik. Jadi untuk tradisi tertentu, kita harus sabar dan menunda. Tidak melakukan pada saat suasana seperti ini,” pungkas Gubernur Jatim, didampingi Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB. (M9)

Komentar

Berita Terkait