Detiknews.id Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, menggelar Media Briefing Triwulan II tahun 2026, di Surabaya. Sinergi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berkomitmen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur.

OJK memperkuat Stabilitas Ekonomi Jawa Timur. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan, ekonomi Jawa Timur tetap menunjukkan daya tahan yang kuat, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

“Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,85 persen,” tuturnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah. Serta membaiknya kinerja sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan akomodasi makan minum.

Di sisi lain, BI memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Hal ini tertuang di Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 Juni 2026. Kebijakan ini ditempuh, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi, tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Inflasi Jawa Timur pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,49 persen (yoy), dan masih berada dalam rentang target nasional. Ke depan, ekonomi Jawa Timur diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 persen, hingga 5,7 persen sepanjang 2026.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan, Horas V.M. Tarihoran, mengungkapkan, bahwa sektor jasa keuangan Jawa Timur tetap solid. Hingga April 2026, penyaluran kredit mencapai Rp628,02 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp840,77 triliun.

“Jumlah investor pasar modal di Jawa Timur juga terus meningkat hingga mencapai 2,99 juta. Single Investor Identification (SID), terbesar ketiga di Indonesia. Pembiayaan UMKM pun, tetap terjaga dengan outstanding sebesar Rp230,93 triliun,” tuturnya.

Dalam aspek literasi keuangan, OJK Jawa Timur telah melaksanakan 4.170 kegiatan edukasi sepanjang Triwulan I 2026. Ini menjangkau lebih dari 1,02 juta peserta. OJK juga memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), guna mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan.

Dari sisi fiskal, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menyampaikan, APBN Regional Jawa Timur hingga 31 Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp57,56 triliun.

“Pendapatan negara terealisasi Rp106,08 triliun atau 35,13 persen dari target APBN, tumbuh 7,33 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak netto mencapai Rp46,86 triliun, atau tumbuh 16,24 persen (yoy). Ini didorong oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp48,52 triliun atau 42,92 persen dari total pagu. Belanja modal tercatat tumbuh signifikan sebesar 247,73 persen menjadi Rp3,04 triliun, yang dimanfaatkan untuk pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan. Guna mendukung konektivitas serta ketahanan pangan.

Dari sisi perlindungan simpanan, Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa hingga April 2026 sebanyak 99,95 persen rekening nasabah bank umum di Jawa Timur atau sekitar 71,3 juta rekening dijamin penuh oleh LPS. Sementara pada BPR/BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,98 persen atau sekitar 2,5 juta rekening.

“LPS juga terus mempersiapkan implementasi program penjaminan polis asuransi melalui penguatan regulasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui sinergitas BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Diharapkan tetap terjaga. Sehingga mampu mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh dan mandiri. (M9)