Detiknews.id Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama PT Pertamina (Persero) dan BUMN strategis. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat kepatuhan perpajakan. Program tersebut diluncurkan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/7/1026).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pendekatan Co-operative Compliance, mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Melalui komunikasi yang lebih terbuka, penerapan Tax Control Framework (TCF). Serta integrasi data perpajakan, dengan mekanisme tersebut, potensi risiko perpajakan dapat diidentifikasi, dan dibahas sejak awal, sebelum berkembang menjadi sengketa.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya, menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Pertamina menjadi mitra pertama dalam pelaksanaan uji coba untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Ruang lingkup program mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selama masa uji coba, perusahaan akan melakukan self-assessment atas TCF, menyusun compliance arrangement bersama DJP. Serta melakukan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, mengatakan, partisipasi dalam program tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan.

“Penerapan TCF dan integrasi data, akan memperkuat kepatuhan perpajakan.  Sekaligus meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko,” jelasnya.

Peluncuran program dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola BUMN, PT Pertamina (Persero), serta jajaran pimpinan BUMN strategis.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Komjen Pol. Yudhiawan, menilai penerapan TCF dan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola di sektor energi.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN Tedi Bharata, berharap praktik tersebut dapat diterapkan oleh BUMN lainnya.

DJP menegaskan, pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia. Setelah Pertamina, juga berencana memperluas uji coba kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebagai bagian dari persiapan implementasi yang lebih luas. (M9)