Detiknews.id Lamongan – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara serentak di 38 Kab/kota. Kegiatan selama 3 Minggu ke depan di 666 Kecamatan secara bertahap. Ini dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Jawa Timur sebagai amanat Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto mengatakan pelatihan TPK tahun ini merupakan tindak lanjut TPK Tahun 2021 yang lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan TPK dalam pendampingan dan sasaran keluarga beresiko stunting yang terdiri dari calon pengantin (catin), ibu hamil dan pasca bersalinan atau yang disebut 1000 hari pertama kelahiran (HPK).
“Sebanyak 93.729 orang TPK yang terdiri dari bidan, TP-PKK dan Kader KB yang dilakukan secara estafet,” kata Sukamto.
Sukamto menjelaskan BKKBN Pusat melaksanakan TOT bagi fasilitator tingkat provinsi sebanyak 38 orang dari internal dan eksternal BKKBN Provinsi (IBI,PT, TP-PKK dan dinas terkait) dan tingkat provinsi melaksanakan TOF bagi fasilitator tingkat kabupaten/kota dari unsur TP-PKK, IBI, OPD-KB dan kordinator PKB tingkat kecamatan sebanyak 779 orang.
Sementara itu, sambung Sukamto, Tim Fasilitator tingkat kabupaten/kota yang memberikan materi pelatihan TPK di tingkat kecamatan masing-masing.
“Materi pelatihan meliputi pemutakhiran data sasaran keluarga stunting, aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (Elsimil) bagi TPK, Variabel terpilih dalam pemantauan hamil dan pasca persalinan google form,” sebutnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian kegiatan secara serentak melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pelatihan TPK di 666 kecamatan se-Jawa Timur. Tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk melihat langsung bahwa kegiatan benar-benar dilakukan dan tidak fiktif.
“Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami juga mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video pendek berdurasi maksimal lima menit. Hal ini dilakukan sebagai pendukung laporan keuangan untuk akuntabilitas penggunaan anggaran yang berasal dari APBN,” paparnya saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di empat kecamatan di Kabupaten Lamongan yang dilakukan selama dua hari tanggal 22-23 Juni 2022.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebupaten Lamongan, drg. fida Nuraida mengatakan di Kabupaten Lamongan ada 1.036 Tim atau sebanyak 3.108 orang. Berdasarkan Data PK Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan tercatat keluarga resiko stunting sebanyak 142.923 keluarga atau 71.88 persen dari 198.278 keluarga yang punya balita atau 39,67 persen dari 360.278 semua keluarga.
“Kegiatan Pelatihan TPK ini diharapkan semua kader TPK semakin paham dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawab seorang kader TPK,” kata drg Fida di ruang kerjanya di Jalan Pahlawan nomor 27 Lamongan.
drg. Fida menambahkan Kabupaten Lamongan juga sudah berkomitmen menuju ke Lamongan Zero Stunting melalui penandatanganan komitmen dalam rangka Hari Jadi Lamongan dan Hari Keluarga Nasional yang diikuti oleh seluruh Forkompinda, OPD terkait, TPPS, TPK dan mitra kerja.
“Lamongan juga sudah melaksanakan sekolah orang tua hebat (SOHT) bagi para orang tua yang memiliki balita,” pungkasnya. (M9)
Komentar