oleh

Sekjen NTB Watch, Soroti Pilkades Lombok Barat NTB

Lombok Barat,- Pilkades serentak 77 desa dikabupaten Lombok Barat disoroti beberapa pihak, dikarena  sebagian warga yang tidak terdaftar di DPT tidak bisa memilih.

Melihat persoalan tersebut,  Sekretaris NTB Watch, M. Juanidi, mengatakan bahwa, Panitia Pilkades harusnya tidak menghilangkan hak politik warga untuk menentukan hak pilihnya.

“setiap pendataan tidak mungkin akan sempurna karena pasti akan ada human errornya, oleh sebab itulah harusnya panitia pilkades punya alternatif lain untuk tidak menghilangkan hak politik warga”Ujarnya kepada media ini. Senin, 10/12/18.

Adanya warga yang tidak masuk dalam DPT Pilkades, sehingga warga yang tidak terdaftar di DPT tersebut tidak mendapatkan surat pemberitahuan memilih kepala desa di TPS masing-masing. Fatalnya bagi warga yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan/undangan tersebut tidak diperbolehkan untuk memilih.

“ini bahaya bagi value demokrasi kita, karena telah menghilangkan hak politik warga, harusnya warga yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan/undangan tersebut diperbolehkan untuk memilih”Tegasnya.

Misalnya, dengan cara menunjukkan KTP masing-masing, selama secara administrasi negara, warga tersebut telah sah menjadi warga di desa tersebut.

“sehingga sangat kami sayangkan antusiasme warga yang ingin menyalurkan hak politiknya terhalang karena tidak mempunyai surat pemberitahuan/undangan untuk datang memilih calon pemimpinnya di desa masing masing”Pungkas pria yang aktif sebagai aktivis PMII tersebut.

Komentar

Berita Terkait