oleh

Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi Ma’ruf, PMII Bali Nusra Nilai Empat UU Membuat Masyarakat Kontroversi

Print This News

Detiknews.id,- Ada 4 undang-undang yang menjadi kontroversial di Republik ini, yang pertama ada UU KPK, yang terakhir ada UU Cipta kerja yang di seluruh Provinsi di Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang di lakukan oleh mahasiswa dan seluruh OKP.

info DetikNews.ID

lanjut baca berita

Menurut Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Region Bali Nusra, Aziz Muslim, bahwa Penting untuk diskusikan dengan satu tahun kepemimpinan Jokowi Makruf.

“Bahkan di empat undang-undang ini seluruh mahasiswa dan buruh meminta jokowi untuk mundur dari jabatannya,” tegas Aziz Muslim di saat menggelar Diskusi Publik disalah satu kedai kopi di Mataram, Selasa 27 Oktober 2020.

Kata Aziz, empat UU kontroversial menjadi tolak ukur bahwa kinerja Jokowi dan makruf yang membuat seolah-olah rakyat yang kontroversial.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ashalul Khalik mengatakan perhatian pemerintah pusat kepada NTB sangat dinilai bagus. Setiap tahun hampir pada angka 2 triliun bantuan sosial yang masuk di Nusa Tenggara Barat.

Katanya, bantuan tersebut langsung masuk ke kartu Kesejahteraan sosial masyarakat yang tidak melalui dinas sosial Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kalo secara nasional di tahun 2020 ini, nilai untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial ini hampir 300 Triliun lebih untuk Indonesia. Kita di NTB 3.4 triliun. Ini luar biasa,” ungkapnya.

Tambahnya, perhatian Jokowi Ma’ruf pada bidang pembangunan kesejahteraan Sosial sangat luar biasa termasuk di NTB. Dengan setiap tahunnya tidak kurang dari 2 triliun dan bahkan sampai sudah 4,3 triliun.

“Saya yakin masyarakat ini, di atas 50% cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. bicara tentang pembangunan di bidang lainnya dan peran sosial,” tutupnya.

Sementara itu, ketua Barisan Jokowi, L. Winengan mengatakan masyarakat di NTB harus bersyukur karena yang pertama, persoalan gempa, presiden kita ini di NTB sudah membuatkan kita dua kali kepres untuk membantu soal dana gempa, di ntb ini sudah di luncurkan kurang lebih 5,7 Triliun untuk membantu masyarakat NTB.

“Kita tidak boleh mumunafikan apa yang diberikan oleh negara. Coba kita lihat bagaimana perhatian pak Jokowi terhadap masyarakat lombok tengah terkait pembangunan KEK Mandalika,”terang.

Selain itu, DPRD NTB, Moh. Akri mengatakan beberapa hal yang menjadi kapasitas selaku anggota DPRD Provinsi tentu juga mengatur dalam hak bajeting, hak pengawasan dan hak legislasi di DPRD Provinsi.

“Fungsi kami mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di daera. Kamarin waktu covid-19, DPRD kami sudah mengagarkan sekitar 926 Miliar untuk Penanggulangan covid-19 dan kesejahteraan sosial. 300 miliar itu kita anggarkan untuk kesenjangan ekonomi stimulan, 300 miliar untuk alat kesehatan, 326 miliar untuk JPS,” ungkapnya mantan aktivitis PMII Mataram itu.

Menurut Akri, Pemerintahan Jokowi sekarang ini memperkuat UMKM, karna satu-satunya harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini adalah UMKM, karena UMKM yang mampu bertahan di situasi pandemi saat ini.

Info KPU Karo

Komentar

Berita Terkait