oleh

Perekrutan Manejemen BPKS Sabang Harus Yang Berkualitas

Aceh,Detiknews.id — Dalam kurun waktu 20 tahun menuai persoalan serius, disamping kisruh berkepanjangan dan seakan tidak berdaya mengungkit perekonomian dan mempunyai persoalan akut menahun. Ini masalah serius Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS-Sabang), Senin, (23/09/2019).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Ir. H. Nova Iriansyah MT, disarankan  mempertimbangkan pergantian manajemen BPKS dengan merekrut Sumber Daya Manusia yang berkalitas, mumpuni dan berorientasi bisnis.

Dalam hal ini, Taufiq Abdul Rahim selaku Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah menyarankan, “kedepan perlu diberi  kesempatan bagi unsur TNI atau Polri untuk menjadi pimpinan BPKS dengan pangkat minimal jenderal (pensiunan) bintang satu.

“Sementara DPRA diharapkan supaya memberikan pertimbangan dan dukungannya terhadap usulan  pergantian manajemen lembaga bisnis tersebut,”katanya Taufiq Abdul Rahim

Lanjutnya,”Kita lihat perjalanan BPKS sampai umur 20 tahun, tapi tdrlihat ada kemajuan, maka kita sarankan kepada Plt. Gubernur selaku ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dapat merekrut dan mengusulkan manajemen baru BPKS dari unsur TNI atau Polri yang berpangkat bintang satu,” jika ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah sebagai kebijakan transisi.

“Juga sebagai pertimbangan untuk memperkuat usulan pergantian manajemen BPKS tersebut, Plt. Gubernur selaku ketua DKS juga diminta melakukan evaluasi kinerja menyeluruh BPKS-Sabang, juga pertimbangan profesionalitas serta ekonomis. Jangan menjadikan tabungan orang-orang tertentu dan pemilik modal memanfaatkan BPKS.

Kini saatnya Nova menyiapkan pengganti manajemen BPKS, kemudian merekrut sosok yang “bussiness oriented”. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah lahir sejak tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000 dan diperkuat lagi dengan UU Pemerintah Aceh tahun 2006. Semestinya usia BPKS kini sudah 20 tahun, sebagai BPKS semestinya sudah menguntungkan baik “profit bussiness” maupun “social benefit”. Salah satu penyebabnya  karena SDM dan manajemen tidak memiliki orientasi terhadap tata kelola free port Sabang.

“Padahal dilihat dari posisi dan letak Sabang sangat strategis, maka semestinya Sabang maju. Terletak dipersila gan Samudra Hindia dan strategis dipintu gerbang Selat Malaka selat yang tersibuk di dunia yang berada di jalur pelayaran internasional,” tambahnya Taufiq Abdul Rahim.

Yang menjadi pertanyaan siapa yang pantas dan punya kapabilitas bisa menjawab persoalan yang melilit BPKS ?

Jika dilihat dari pengalaman mengelola kawasan sepanjang sejarah BPKS, dalam rentang waktu 20 tahun BPKS sudah dipimpin oleh 8 orang pimpinan (kepala).

Selain itu ada 6 orang walikota dan 10 gubernur (termasuk PLT dan Plh) di mulai sejak periode Abdullah Puteh hingga Irwandi- Nova Iriansyah.Pada masa Gubernur Aceh, Abdullah Puteh inilah BPKS didirikan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2000.

Tetapi hingga saat ini semuanya tak mampu mencari formula atau solusi yang tepat untuk membangun kawasan Sabang berkembang.

Berangkat dari pengalaman sejarah berdiri BPKS itu, maka sudah sepatutnya gubernur dan DKS memberikan kesempatan kepada Jenderal Bintang Satu untuk pimpin BPKS.

Siapa saja boleh jadi pimpinan bisnis itu, yang penting diperhatikan adalah jangan bertindak one man show dalam menjalankan tugasnya.

Disarankan, siapapun dia yang menjadi pimpinan BPKS nanti, harus berpedoman pada visi-misi Pemerintah Aceh 2017-2022 dan sejalan dengan 15 program unggulan “Aceh Hebat”.

“Sabang berada pada persimpang antara Selat Malaka dan Samudra Hindia, dengan intensitas serta frekwensi lalu lintas laut tersibuk di dunia, semestinya Aceh dengan wewenang BPKS sebagai pelabuhan bebas dapat menjadi daya tarik serta magnit transit kapal-kapal tersebut. Bisa meningkatkan kapasitas serta fasilitas pendukung dengan kemampuan serta kesegaran baru manajenen dari seorang pimpinan yang visioner dan bisnis oriented, sehingga BPKS menjadi salah satu stimulus yang sangat kuat untuk mendongkrak perekonomian Aceh dan memberikan efek signifikan sebagai pelabuhan bebas yang juga memberikan pemasukan serta nilai tambah (value added) secara ekonomi,”tutupnya. (Hen)

Komentar

Berita Terkait