Detiknews.id,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Kota Mataram adakan Webinar Nasional membahas keberpihakan Pemerintah dan Perbankan pada UMKM di Era New Normal.
Ketua PC PMII Kota Mataram, Herman Jayadi menjelaskan, bahwa Webinar tentang UMKM yang bertujuan untuk melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah dan perbankan pada UMKM.
Di karenakan jika ditelisik lebih jauh pada saat krisis moneter 1998, UMKM turut menopang perekonomian Indonesia. Sehingga penting ditengah pandemi virus corona menuju era new normal yang diterapkan.
“Harus ada upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah dan perbankan untuk UMKM sebagai katalisator kebangkitan sektor perekonomian,” ungkap Herman di Mataram, Senin (30/6).
Sementara itu, Sekretaris V DPD IAEI Hendro Wibowo pada Penyampaian materinya menyatakan, bahwa keberpihakan pemerintah dan perbankan bisa mengacu pada beberapa landasan hukum diantaranya Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl, PBI No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank yang Menyediakan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi dan Permen No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
“Pemerintah dapat memberikan Dukungan berupa pembayaran imbal Jasa pennjaminan atau dukungan Risk Sharing lainnya yang dibutuhkan,” terangnya.
Sedangkan menurut Hj. Bq. Dien Rosiana Juwita Dir Keuangan & Operasional Bank NTB Syari’ah, dalam kuliah webinarnya mengutarakan, bahwa Sebagai dukungan Bank NTB Syariah terhadap UMKM.
“Kami sudah siap 1 M untuk pembiayaan mikro dengan skema khusus mikro mulai dari Rp.500.000,- s.d Rp. 2.500.000,- ( Pembiayaan Ultra Mikro) dan Rp.2.500.000,- s.d Rp.10.000.000,- menggunakan akad Qard disesuaikan dengan kebutuhan UMKM,” ungkap
Sementara itu juga, Kepala OJK NTB Farid Faletehan dalam materinya menyampaikan, bahwa Kebijakan restrukturisasi sudah berjalan, nasabah bisa mengajukan ke lembaga keuangan sebagai relaksasi kredit melalui proses restrukturisasi, dengan kebijakan ini bisa membantu nasabah dan dapat mempertahankan likuiditas lembaga keuangan.
Sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi NTB, Mori Hanafi pada teorinya memyampaikan diskusi Soal UMKM ini sebenarnya sudah sangat sering dilakukan, namun masih seperti biasa-biasa saja, Pemprov melalui Progran JPS Gemilang tahap I, II dan III, merupakan sokongan pemerintah kepada masyarakat dan anggarannya juga tidak terlalu besar.
“Kami akan upayakan nanti pada revisi RPJMD utuk lebih fokus pada UMKM, sejauh ini baru di sektor pendidikan dan beasiswa yg diprogramkan,” ungkapnya.
Ditambahkan, Ketua PW MES NTB Baiq Mulianah dalam konsepnya menyampaikan Program Mawar Emas Kolaborasi Pemprov NTB, OJK NTB, Bank NTB Syariah, MES NTB, Program Ini lebih pada pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan tagline Dari Masjid-Nya Kita Makmurkan Bumi-Nya, Sebentar lagi akan lounching dengan beberapa pilot project.
Selanjutnya, Akademisi UIN Mataram, Riduan Mas’ud selaku pembicara terakhir mengungkapkan, di tengan pandemi Covid-19 banyak perusahaan tutup karyawan di PHK, lagi-lagi UMKM menjadi penyelamat ekonomi bangsa, UMKM tidak kurang mempekerjakan 107 juta.
“BUMN sekitar 3,6 juta orang dipekerjakan, rekomendasi untuk pemerintah dan perbankan agar membuatkan platform ekosistem ekonomi keuangan UMKM, memberikan subsidi pembiayaan pada , dan mensinergikan UMKM dengan BUMDES berbasis aplikasi,” tutupnya.
Komentar