Detiknews.id – Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Polda Jatim yang dihadiri langsung Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI H. Desmond Junaidi Mahesa. Kegiatan berada di Gedung Mahameru Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Dalam kegiatan Kunker Reses Komisi III DPR RI dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto, Pejabat Utama Polda Jatim dan Polres Jajaran.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI H. Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, agenda kali ini kunker reses kali ini bertujuan melihat penegakan hukum di Jawa Timur. Apakah para penegak hukum dijatim sdh bekerjasama dgn baik, kejaksaan, peradilan. Persoalan catatan tindak pidana umum, narkoba dan kriminal di Jawa Timur.
“Apa sudah berkoordinasi dengan baik, catatan wajah hukum di Jawa Timur. Selain itu tentang 7000 tindak pidana yang belum selesai. Ada di tangan kejaksaan, kepolisian dan peradilan. Dan penghuni yang over kapasitas,” tuturnya.
Masih dengan Desmond, kami apresiasi kepada Polda Jatim maupun BNN akan penangkapan maupun pemberantasan narkoba . Tidak hanya memberantas namun juga mencegah peredarannya keluar ke daerah lainnya. Jatim merupakan transit dari semua bentuk kejahatan. Bentuk kerjasama koordinasi diperlukan dari semua segmen untuk proses penindakan dan pencegahan.
” Dari tangan kejaksaan peradilan apa sudah masuk atau belum, ini bukan bicara tentang penindakan saja tapi juga dari segi anggaran. Kelayakan Lapas maupun biaya makan minum Lapas, ” ungkapnya. Senin sore (18/02/2019)
Salah satu rekomendasi adalah Persoalan rehab pemakai dan pengedar, over kapacity sudah menjadi masalah yang luar biasa. Kejaksaan, kepolisian dan hakim Kemhan Hutang yang harus dibayar 4,3 Triliun, tahun 2017 bagaimana dengan tahun 2018 – 2019.
Desmond menambahkan, kami apresiasi akan Keberhasilan Polda Jatim terkait Prostitusi online. Ini suksesnya Polri secara keseluruhan, dengan Polri meningkatkan kualitas sistem infrastruktur cyber di komisi 3 mendukung Polri dalam anggaran makanya prostitusi online bisa ditangkap secara keseluruhan.
“Terkait regulasi KUHP RUU belum final, masih harmonisasi. Menunggu kesepakatan DPR dan Pemerintah akan penambahan pasal yang harus disesuaikan dengan kondisi jaman. Kami berharap sebelum DPR berakhir di periode ini, kami akan selesaikan UU KUHP ini,” pungkasnya. (M9)
Komentar