Detiknews.id, – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Kamla Zona Maritim Tengah mengikuti kegiatan Diskusi Penguatan Kapasitas Personel TNI/Polri dan Instansi Terkait dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Terorisme di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ini berlangsung di Salah satu hotel Manado, Rabu (11/3/20).
“Wilayah Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah rawan dalam perlintasan barang maupun pelaku terorisme, wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina, dimana jaringan teroris diwilayah perbatasan ini diantaranya Kelompok-kelompok teror yang berafliasi dengan Abu Sayyaf, Maute dan Jamaah Islamiyah sejak kekalahan ISIS di Irak dan Suriah, mereka mulai memindahkan pusat aktivitasnya ke berbagai wilayah dimana salah satunya adalah Marawi, Filipina Selatan sehingga menjadikan wilayah tersebut dan sekitarnya menjadi rawan aksi terorisme,” ujar Deputi Bidang Penindakan & Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, S.H, M, Hum, saat membuka kegiatan diskusi.
Terkait pelaksanaan penanggulangan terorisme di laut, Kamla Zona Maritim Tengah melaksanakan patroli secara berkala dengan melibatkan unsur kapal patroli sebanyak dua unit yang beroperasi di wilayah perairan Laut Sulawesi hingga ke selat Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu juga, pertukaran informasi lintas instansi terkait dilakukan untuk mengatisipasi kegiatan ilegal fishing yang juga berpotensi menyelundupkan benda mencurigakan maupun senjata api dari perairan Filipina Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Operasi (Kabidops) Zona Maritim Tengah, Kolonel Bakamla Ahmad Muharam mengatakan perlunya peningkatan koordinasi yang ketat dan sinergi antar pemegang kebijakan (stakeholder) terkait penanganan terorisme antara aparat yang berwenang di darat dan aparat yang berwenang di laut untuk meminimalisir bentuk kejadian dan ancaman terorisme di laut baik dalam bentuk penculikan-penculikan yang kerap terjadi dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup (ASG) maupun jalur perlintasan para pelaku terorisme melalui jalur laut.
Garis besar kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah menyeimbangkan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard apporoach). Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018, pendekatan lunak difokuskan pada upaya pencegahan yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Terkait pendekatan keras (hard approach), indonesia memfokuskan pada penegakan hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Acara diskusi yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ini berlangsung selama 2 hari (11-12 Maret 2020), dan dihadiri oleh 120 peserta, terdiri dari personel Kamla Zona Maritim Tengah yang diwakili oleh Kabid Operasi (Kabidops), Kolonel Bakamla Ahmad Muharam beserta 5 Perwira dan 2 Anak Buah Kapal, perwakilan dari Lantamal VIII, Kodam XIII Merdeka, Lanud Samratulangi, Polda Sulut, Kesbangpol Sulut, Kanwil Bea Cukai Manado, Kemenkumham, Pelindo serta pihak Angkasa Pura Manado.
(Daniel)
Komentar