Detiknews.id Jakarta – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tidak menjadikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai panggung untuk membangun spekulasi politik. Terkait masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan, oleh Fernando Emas, menanggapi potongan video yang beredar, ketika Budi Arie berbicara kepada Jokowi mengenai kemungkinan situasi politik berubah sebelum 2029.

Budi Arie, dalam video tersebut menyebut berdasarkan feeling-nya situasi politik “kayaknya enggak sampai 2029” dan menyinggung istilah “patahan sejarah”.

Fernando Emas menilai, pernyataan tersebut perlu disikapi serius karena tidak disertai penjelasan mengenai indikator, kondisi politik, maupun dasar konstitusional yang menjadi landasan prediksi tersebut.

“Penggunaan istilah seperti feeling, ‘tidak sampai 2029’, dan ‘patahan sejarah’ tanpa disertai indikator yang jelas justru menciptakan ruang spekulasi,” ujar Fernando.

Menurut dia, posisi Budi Arie yang menyampaikan pernyataan tersebut ketika duduk bersebelahan dengan Jokowi juga dapat menimbulkan persepsi yang keliru mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Fernando menegaskan, sikap diam Jokowi dalam video tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie.

“Jokowi bisa saja memilih diam karena beliau memang dikenal sebagai pendengar yang baik. Tetapi diamnya Jokowi tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap isi pernyataan tersebut,” katanya.

Fernando mengingatkan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo setelah Pemilu 2024 merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Karena itu, tokoh-tokoh yang berada di lingkaran relawan Jokowi dinilai seharusnya ikut menjaga kesinambungan hubungan tersebut.

“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah yang samar, apalagi saat bersama Jokowi, kemudian membiarkan publik menerjemahkannya sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju keruntuhan,” ujarnya.

Ia menilai, prediksi politik pada dasarnya bukan persoalan selama didukung data, indikator, dan argumentasi yang dapat diuji. Namun, prediksi yang hanya disampaikan berdasarkan feeling berpotensi menimbulkan kegaduhan apabila kemudian dipersepsikan sebagai sinyal akan terjadinya perubahan politik.

Fernando juga menyinggung transformasi organisasi Projo. Ia mengingatkan bahwa Budi Arie sebelumnya pernah menyatakan Projo bukan singkatan dari “Pro Jokowi” dan menyampaikan rencana transformasi organisasi, termasuk kemungkinan perubahan logo yang selama ini menggunakan wajah Jokowi.

Menurut Fernando, transformasi organisasi merupakan hak Projo. Namun, publik tetap berhak mengingat sejarah keterkaitan organisasi tersebut dengan perjuangan politik Jokowi.

“Projo selama bertahun-tahun dikenal luas sebagai salah satu organisasi relawan utama yang berdiri dan bergerak bersama Jokowi. Karena itu, ketika kemudian ditegaskan bahwa Projo bukan Pro Jokowi dan bahkan identitas visual Jokowi hendak dilepaskan, publik tentu wajar mempertanyakan arah transformasi tersebut,” katanya.

Terkait dugaan bahwa pernyataan Budi Arie dipengaruhi kekecewaan pribadi terhadap Presiden Prabowo, Fernando meminta hal tersebut tidak dianggap sebagai fakta.

Menurutnya, pergantian jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa dalam sistem presidensial. Karena itu, pergantian jabatan tidak semestinya dijadikan dasar untuk membangun spekulasi mengenai keberlangsungan pemerintahan.

“Kalau seseorang kecewa karena tidak lagi berada di dalam pemerintahan, itu persoalan pribadi dan politik yang bersangkutan. Jangan kemudian kekecewaan tersebut dibawa menjadi narasi tentang masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.

Fernando juga menilai, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan pemerintahan Prabowo akan berakhir sebelum 2029. Pernyataan mengenai pemerintahan yang “tidak sampai 2029”, kata dia, seharusnya disertai penjelasan mengenai mekanisme konstitusional, faktor politik, dan indikator objektif.

Karena itu, Fernando mengajak para relawan politik menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan figur, kelompok, maupun jabatan.

“Jangan ikut terseret dalam narasi yang dapat merusak hubungan Jokowi-Prabowo dan jangan memberi panggung kepada siapa pun untuk menggunakan nama Jokowi sebagai legitimasi atas spekulasi politiknya,” katanya.

Fernando menegaskan, Jokowi tidak membutuhkan pihak yang berbicara atas namanya. Menurut dia, yang lebih dibutuhkan adalah pihak-pihak yang mampu menjaga legacy, persatuan, dan kesinambungan pembangunan.

“Kalau benar-benar mencintai Jokowi, jangan tempatkan beliau di tengah-tengah konflik politik. Jangan jadikan beliau sebagai latar belakang sebuah video untuk menyampaikan prediksi politik yang tidak jelas dasarnya,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elite dan relawan politik menjaga etika komunikasi publik.

“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi menyampaikan pendapat juga membutuhkan tanggung jawab,” pungkas Fernando. (M9)