oleh

Aktivis Utara Minta Pilkades Lebih Dari 5 Kandidat Diulang

Detiknews.id.Tangerang – Aktivis Tangerang Utara, Budi Usman meminta pemilihan kepala desa (Pilkades) yang melebihi 5 kandidat diulang. Hal tersebut disampaikan setelah adanya pernyataan dari Ombudsman Banten di Sekda Kabupaten Tangerang beberapa hari yang lalu.


info

DetikNews.ID



Ada yang Menarik


lanjut baca berita


Budi menginginkan, pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dipanitiai Institute for Community Development (ICD) difasilitasi Dinas Pemberdayaan masyarakat, dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, melebihi dari 5 kandidat diulang, karena diduga banyak peraturan yang dilanggar.

“Kalau kita lihat dan teliti, ICD tidak kredibel dalam lakukan uji tes dasar cakades, dan diduga tempat panti asuhan, seperti yang kita dengar dari pernyataan Ombudsman Banten, kalau sudah seperti ini, pilkades yang pesertanya lebih dari 5 orang harus dites ulang,” ucapnya.

Budi sangat mengapresiasi Ombudsman Banten, yang telah memberikan pemaparan pelanggaran pilkades atas laporan masyarakat. Dirinya juga meminta kepada pihak panitia pilkades, agar bisa mematuhi aturan yang telah diputuskan Ombudsman Banten, untuk mengurangi gejolak konflik di masyarakat.

“Apa yang disampaikan Ombudsman sudah benar, ini sangat bagus sekali ada keterbukaan dari pengaduan masyarakat, saya sampaikan pada panitia pilkades jangan hambat pesta demokrasi ini, patuhi keputusan yang ditentukan Ombudsman,” tegasnya.

Sebelumnya, Ombudsman meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD) Kabupaten Tangerang untuk segera melaksanakan keputusan Ombudsman Republik Indonesia.

“Kami beri waktu maksimal 30 hari untuk DPMPD Kabupaten Tangerang, supaya laksanakan keputusan kami, terkait laporan warga tentang carut marutnya proses pelaksanaan pilkades,” kata Kepala Ombudsman Banten, Bambang Poerwanto Sumo kepada wartawan.

Menurut Bambang, salah satu rekomendasi Ombudsman diantaranya adalah terhadap laporan calon Kades Daru Ahmad Suparman, menurutnya panitia Pilkades Daru melakukan mall adminiatrasi, sehingga calon kades Ahmad Suparman tidak bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

“Dari hasil penelusuran Ombudsman, panitia pilkades minim dalam melaksanakan sosialisai kepada calon sehingga pada saat penembalian berkas pendaftaran, panitia hanya fokus terhadap kelengkapan ijazah saja” terangnya.

Selain itu kata Bambang, Ombudsman juga menyoroti kinerja panwas yang menolak laporan pengaduan dari pelapor, karena pelapor tidak diberikan sosialisasi tentang teknis pwlqporan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam juklak jan juknis pelaporan.

” Setelah kami teliti, panitia pilkades tidak cermat dalam mepaksanakan kepanitiaan pilkades, dan kami meminta agar pelapor Ahmad Suparman diikut sertakan dalam seleksi tertulis susulan” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin mengatakan, pihaknya menerima apa yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dia juga mengatakan akan menindak lanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adiyat juga menegaskan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2019, akan terus berjalan. Menurut Adiyat, Pemilihan Kepala Desa tinggal 11 hari, maka jawaban atau penyelesaiaan yang dilakukan oleh DPMPD bisa saja diselesaikan setelah tahapan Pilkades.

“Akan kita selesaikan apa yang sudah jadi perintah dari rekomendasi, bahkan satu poin untuk Desa Laksana sudah kami tindak lanjuti tanggal (19/11), bahwa suadara Muhtar secara resmi dikeluarkan dari calon kepala desa oleh DKP, dan yang bersangkutanpun terima dengan legowo. Artinya permasalahan di desa laksana sudah kita tindak lanjuti, kita dikasi waktu 30 hari, artinya mudah mudahan sebelum 30 hari sudah kita jawab,” pungkasnya.

Mungkin Anda Suka

Komentar