oleh

KPPU Gelar Sosialisasi Persaingan Usaha Bagi Jurnalis

Tangsel,Detiknews.id — Komisi Pengawas Persaaingan Usaha (KPPU) melakukan kegiatan dengan tema ” Sosialisasi persaingan usaha bagi jurnalis ”bertempat di Monarch Room Hotel Mercure Alam Sutra Serpong Kota Tangerang Selatan,jum’at (20/09/2019) ,Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat.

Menurut Dinni Melanie (Komisioner KPPU) sebagai pembicara mengatakan bahwa sejak lahir KPPU berjuang mengimplementasikan ilmu persaingan usaha lebih baik dan turut serta memperbaiki, meningkatkan perekomomian nasional dapat lebih ditingkatkan.

” Sejak tahun 2000 hingga tahun 2019 kasus tender masih sedikit ditangani oleh KPPU lantaran nilainya kecil sebab hanya dikenai denda sebesar 1 miliar dan tugas KPPU tidak boleh menyidangkan kasus tender dibawah 1 miliar sesuai keputusan MA “. ucapnya.

Lanjutnya, KPPU tidak bertujuan untuk mematikan usahanya tetapi hanya membuat efek jera bagi pengusaha nakal yang melakukan usahanya secara tidak sehat yang berpotensi melanggar UU No.5 tahun 1999.

Dijelaskan Saragih,dia memahami betul UU No 5 tahun 1999 memang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada masa itu,namun seiring perkembangan Zaman,maka diperlukan revisi agar apa yang diamanatkan kepada KPPu bisa maksimal dilaksanakan.

“Kita meyakini bahwa pada tahun 1999 memang dibuat sesuai dengan konteks,jadi kita sangat berharap segera direvisi,kita tidak ngambek walau tak juga disahkan,kita tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang ada,kami sangat berharap amandemen segera terjadi di detik akhir masa tugas DPR saat ini,” jelas saragih.

Beberpa poin penting yang masuk dalam Revisi UU Nomor 5 tahun 1999 itu antara lain,soal ekstra teritorial dimana sebelumnya KPPU hanya berwenang memeriksa pelaku usaha yang berdomisili di indonesia,namun saat direvisi kewenangannya diperluad sehingga bisa memeriksa dimanapum domisili pelaku usaha.

Soal denda yang dikenakan jika pada UU yang lama denda maksinal hanya Rp.25 milyard setelah revisi KPPu bisa mengenakan denda sebesar 30 persen dari perolehan keuntungan atas persaingan usaha yang tidak sehat. (nur)

Komentar

Berita Terkait