oleh

Andilala Kritisi Kinerja Kabaghumas dan Protokol Pemkot Tangerang

Detiknews.id.Tangerang – Ketua Forum Wartawan Tangerang (Forwat), Andi Lala mengkritisi kinerja Kabag Humas dan Protokol, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Ahmad Ricky  Fauzan.

Menurut Andi, sejak dilantik beberapa bulan lalu, kinerja Ricky sebagai Kabag Humas  belum bisa menjembatani dan memfasilitasi awak media dalam mendapatkan informasi sebagai tugas jurnalistik.

Andi mencontohkan saat ramai ramai pemberitaan soal pelayanan ambulance  dan plesiran Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah ke luar negeri, beberapa waktu lalu, pihaknya tidak mendapatkan informasi atas tanggapan (rilis) yang dibuat Bagian Humas dan Protokol.

Padahal saat itu, awak media  gencar menyoroti kedua kasus tersebut.

“Kita saat ini minim informasi dari Humas dan Protokol,  sepertinya kurang transparan. Sebelumnya, informasi dan kegiatan walikota dan pemerintah itu mudah kita dapat. Kalau sekarang terkesan tertutup,” ujar pria kelahiran Kota Tangerang ini.

Menurut Andi,  hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hak demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Mendapatkan informasi, kata Andi, telah dijamin dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, hak  keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

“Kami saja sebagai Jurnalis sulit mendapatkan informasi,  bagaimana dengan masyarakat biasa?, harusnya Kabag Humas lebih peka dan tidak kaku, apalagi dia bekerja sebagai fasilitator dan juru bicara Pemkot Tangerang. Kalau gayanya seperti ini, ya tidak Humanis,” imbuhnya.

Selain itu, Andi juga mengkritis perhelatan Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 di Kota Tangerang yang digelar pada tanggal 28-30 Agustus lalu.

Dalam anugerah itu Pemkot Tangerang mendapatkan delapan penghargaan yang diikuti sebanyak 150 peserta dari Humas ditingkat pemerintah, kementrian, lembaga, BUMN dan BUMD.

Andi mempertanyakan objektivitas penilaian dalam anugerah tersebut.

“Menurut saya ini sebagai nilai pencitraan saja. Yang dinilai apa, kinerjakah atau program ceremony yang dibuat Humas?, Ya, menurut saya kinerja Humas perlu dievaluasi. Apalagi anggaran  untuk kerjasama informasi dan media massa tahun ini mencapai Rp.6 miliar,” tegasnya.

Komentar

Berita Terkait