oleh

Tolong Pak Gubernur Banten, Tanah Warga Dirampas Mal Xchange Bintaro!

Detiknews.id – Gubernur Banten Wahidin Halim ditagih janji politiknya yang diucapkannya pada kampanye Pilgub Banten 2018 lalu. Saat itu Wahidin berjanji akan berpihak pada rakyat kecil dalam berbagai permasalahan.


info

DetikNews.ID



setelah ini


lanjut baca berita


Yatmi, ahli waris tanah dari (alm) Alin bin Embing seluas 11.200 M2 yang berlokasi di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren menduga tanah warisan dari kakeknya itu dirampas oleh PT Jaya Real Property (JRP) dibantu oleh oknum aparat.

“Tanah itu dirampas oleh PT JRP dan kini berdiri bangunan Mal Xchange,” kata Yatmi di kawasan Bintaro, Rabu (19/9).

Diceritakannya, dari bukti dan fakta yang ada terbukti bahwa PT JRP menguasai tanah tersebut dengan cara tidak wajar. “Kelurahan Pondok Jaya dan Kecamatan Ciledug telah menyatakan bahwa tanah tersebut masih milik (alm) Alin bin Embing. Tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya kepada siapapun,” jelasnya.

“Sebelumnya, lokasi tanah kami ini berada di wilayah Kecamatan Ciledug. Begitu terjadi pemekaran, tanah kami secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pondok Aren,” lanjutnya.

Entah bagaimana caranya, tanpa adanya rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan, BPN Tangsel menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT JRP terhadap tanah tersebut.

“Fakta yang ditemukan ini menguatkan bahwa ada permainan antara PT JRP dengan oknum aparat BPN Tangsel, dan dimungkinkan juga melibatkan aparat Wali Kota Tangsel,” tegas Yatmi.

Dengan bukti dan fakta ini, Yatmi menagih janji kepada Gubernur Wahidin untuk keberpihakannya pada masyarakat kecil seperti dirinya.

“Di Pilgub Banten 2018 kemarin saya mencoblos Pak Wahidin karena janji politiknya yang akan berpihak pada rakyat kecil seperti saya,” pungkasnya.

Sementara itu, kuasa ahli waris penuh, Poly Betaubun mengatakan kasus perampasan tanah milik (alm) Alin bin Embing ini juga sudah dilaporkan ke DPRD Banten dan DPRD Kabupaten Tangsel.

Katanya lagi, DPRD Banten sangat merespon dan menyarankan agar mengajukan surat kepada Ketua DPRD Banten agar dapat bertemu membicarakan permasalahan ini.

Kepada ahli waris, anggota DPRD Banten menyatakan akan menyikapi serius persoalan ini. Mereka mengakui bahwa kasus perampasan dan sengketa tanah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Banten, khususnya Tangsel.

“DPRD Banten menilai kasus seperti ini harus dituntaskan seadil-adilnya,” tandasnya.

Lanjut Poly, pihaknya juga meminta kepada Kakanwil Bagian Pertanahan Provinsi Banten untuk memanggil Kepala BPN Tangsel untuk dimintai keterangannya.

“Dan, jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penerbitan HGB bodong kepada PT JRP, oknum tersebut harus diberikan sanksi,” tukasnya.

Ahli waris, kata Poly, mendesak agar sanksi juga diberikan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Tangsel Kadi Mulyono. Alasannya, Kadi yang membacakan penolakan PT JRP yang dikirim melalui WhatsApp.

“PT JRP menolak dilakukan pengukuran yang padaha diperintahkan oleh BPN Tangsel. Tapi penolakan itu dilakukan melalui pesan WhatsApp. Mereka anggap apa BPN Tangsel ini,” terangnya.

(Tim/D.Man)

Komentar

Berita Terkait