oleh

Kasus Papua, Veronica Koman DPO Polda Jatim

Detiknews.id Surabaya – Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, memberikan keterangan terkait kasus Papua yang melibatkan nama tersangka Veronica Koman (VK). Tersangka wanita yang disebut sebagai aktivis HAM tidak kooperatif dalam pemanggilan penyidik Polda Jatim. Sehingga Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) secara resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).


info

DetikNews.ID


AKBP Teddy Chandra S.I.K

setelah ini


lanjut baca berita


Kegiatan pengungkapan penerbitan VK sebagai DPO dijelaskan di Tribrata Mapolda Jatim, Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya. Masyarakat Indonesia diharapkan memberikan informasi bila  melihat atau mengetahui keberadaan Veronica Koman segera melaporkan kepada polisi dan menyerahkan ke Mapolda Jatim.

Foto : Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Luki Hermawan M.Si – detiknewsid/m9

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan,  kami kemarin telah melaksanakan gelar di Bareskrim dengan Hubinter dan Kabareskrim, dan telah menerbitkan DPO bagi tersangka Veronica Koman.

” Kami memasukkan nama Veronica Koman dalam DPO, karena tersangka Veronica tidak pernah menghadiri surat panggilan yang dilayangkan penyidik. Bahkan penyidik melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali pada Veronica,” tuturnya. Jum’at (20/09/2019)

Foto : Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara menunjukkan identitas Veronica Koman – detiknewsid/m9

Lanjut Kapolda, kami menghimbau kepada masyarakat yang melihat

Veronica supaya melapor pada polisi, nanti kami yang melakukan penangkapan. Namun bila ada anggota polisi yang melihat Veronica supaya langsung ditangkap paksa,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara menambahkan, dalam kasus ini penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus dugaan provokasi terkait insiden di asrama mahasiswa papua, Jalan Kalasan No. 10, Surabaya,” tambahnya.

Akibat perbuatannya Veronica Koman dijerat pasal berlapis yakni UU ITE, pasal 160 KUHP, UU nomor 1 tahun 1946 dan UU nomor 40 tahun 2008. (M9)

Komentar

Berita Terkait