oleh

Gagalkan Pemilu Sebagai Upaya Makar

Detiknews.id – Upaya mendelegitimasi atau tidak mengakui hasil kinerja penyelenggara pemilu menurut pakar hukum tata negara asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dr Agus Riewanto bisa dikategorikan sebagai upaya makar dan bisa dikenai sanksi pidana.

Dikemukakan, sesuai sistem ketatanegaraan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 45 mengatur bahwasanya kedaulatan di tangan rakyat. Pemilu merupakan upaya melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut yang dilaksanakan untuk pergantian kepemimpinan. Dalam pasal 22 ayat 5 yang mengatur tentang pemilu disebutkan jika pemilu diselenggarakan oleh komisi nasional yang dipilih secara tetap dan mandiri. Karena itu semua pihak harus taat pada konstitusi. Karena itu jika tidak mematuhinya bisa dibilang sebagai upaya makar.

“KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari peran pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Itu sebabnya pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berlapis, yakni pasal khusus Makar dalam KUHP, Pidana umum KUHP,” katanya.

Tak hanya itu. Menurut dosen yang mengajar di FH UNS tersebut, tuduhan kecurangan yang dialamatkan pada lembaga penyelenggara pemilu yang tidak disertai dua alat bukti, menurutnya juga bisa dikategorikan sebagai mengganggu proses pemilu yang bisa dipidana sesuai pasal 550 UU no 7/2017 tentang pemilu.

“Saat ini masih tahapan pemilu. Jika ada pihak yang terus menuduh curang tanpa adanya bukti, bisa dibilang itu upaya mengganggu pemilu. Juga upaya tidak mengakui atau mendelegitimasi KPU, itu bisa dikenai pidana pemilu,” kata Agus seperti yang dilansir dari Suara Merdeka, Minggu, (12/05/2019).

Agus mengemukakan, sudah ada mekanisme yang mengatur mengenai kemungkinan adanya kecurangan. Semua pihak yang mengetahui adanya kecurangan bisa melaporkannya namun harus disertai dengan setidaknya dua alat bukti. Dugaan kecurangan tersebut juga harus bisa dibuktikan secara hukum di mana terjadi, kapan waktunya dan dugaan pelakunya. Namun laporan tersebut menurutnya tidak boleh melebihi batas waktu tahan yang dilaksanakan.

Adanya batasan waktu menurutnya karena pemilu bersifat khusus. Mengenai eksistensi Pasal Makar Agus mengemukakan jika asal itu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sesuai putusan MK No.28/PUU-XV/2017 dan Putusan MK No.7/PUU-XV/2017.

“Sesungguhnya masih eksisnya Pasal 87, 104, 106, 108, 110 tentang Makar dalam KUHP bukan untuk memproteksi pemerintah menjadi otoriter melainkan justru melindungi negara menyangkut eksistensi negara agar terhindar ancaman serta melindungi kepentingan hukum dan warga negara,” cetus Agus.

Agus menambahkan, secara umum Pemilu 2019 terbilang sukses. Beberapa indikasi dalam hal itu diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 83 persen. Selain itu, masyarakat berdatangan ke TPS dengan sukarela tanpa ada ancaman maupun ketakutan dalam menunaikan haknya.

Jika kemudian banyak petugas pemilu yang sakit atau meninggal serta banyak kritik lainnya, menurut Agus itu lebih pada teknis dan administrasi yang perlu diperbaiki.

Pewarta: Daniel

Komentar

Berita Terkait