oleh

Unit Tipikor Polrestabes Surabaya Ringkus PNS, Negara Rugi 8 Milyar

Detiknews.id – Sesuai LP/444/A/VI/ 2016/SPKT/Restabes Surabaya, Unit Tipikor Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus #Pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Giat ungkap kasus berhasil meringkus 4 tersangka di Mapolrestabes Surabaya jalan Raya Sikatan Surabaya. Selasa (25/09).


info

DetikNews.ID



Ada yang Menarik


lanjut baca berita


Ke empat tersangka, MJ selaku Mantan Plt Sekda Pemerintah Kota Surabaya dan SG selaku Mantan Kabag Pemerimahan yang sebelumnya menjabat, HF selaku mantan Dlrektur PT. Abadi Purna Utama, dan  LJ mantan Direktur PT. APU.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran menjelaskan, kejadian bermula tersangka ikut dalam proses pelepasan tanah kad Desa kelurahan Manyar Sarangan seluas 56.487 M² kepada PT. Abadi Purna Utama.

“Kemudian PT. Abadi Puma Utama seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya (Manyar Sabrangan) seluas 90.000 M² yang terletak di Kelurahan Keputih yang bertentangan dengan keputusan kelurahan Manyar Sabrangan nomer 5 tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 143/82961013 . tahun 1999,” tuturnya.

Lanjut Kasatreskrim, Unit Tipikor telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak 2016, dugaan kasus korupsi yang menimpa keempatnya adalah terkait pelepasan tanah kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan. Dimana modus operandinya adalah tukar guling tanah kas Desa tersebut dengan perusahaan PT. APU.

“Namun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri nomor 1 Tahun 1982 mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp 8.008.290.000 (Delapan milyar delapan dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) jika dihitung pada tahun 2001 hasil audit PKN yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jatim, ” pungkasnya.

Pasal  yang disangkakan,  Pasal 2, Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan undak pidana korupsi, yang telah dirubah dengan UU RI nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.

Juga melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan atau denda maksimal 1 miIyar rupiah. (M9)

Mungkin Anda Suka

Komentar