Terdakwa Kasus ADD Pulau Siumat, Kuasa Hukum: Tidak Ada Yang Dikorupsi

detikNews.id, Banda Aceh – Empat terdakwa masing-masing KR (Pj. Kepala Desa Pulau Siumat), RJ (Bendahara), RH (Ketua TPK) dan AH (Ketua BPD) yang tersandung kasus dugaan korupsi penyimpangan dana desa di Desa Pulau Siumat, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, melalui kuasa hukumnya minta kepada Hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.


info

DetikNews.ID



Ada yang Menarik


lanjut baca berita


Sulaiman, SH, selaku ketua kuasa hukum para terdakwa menilai dalam kasus tersebut sebenarnya tidak ada yang dikorupsi oleh para terdakwa. Mekanisme pencairan tahap akhir yang terlambat dibarengi penutupan aplikasi sikeudes (sistem keuangan desa) yang cepat, telah membuat terjadinya kesalahan administrasi pada dana desa di Pulau Siumat.

“Dalam kasus tersebut sebenarnya tidak ada yang dikorupsi oleh para terdakwa,” ujar Sulaiman di kantor Hukum Rasman Law, Jln. Kasturi, Gp Keuramat, Banda Aceh, Jum’at (1/11/2019).

Ia menyebutkan, dugaan korupsi yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut, diakibatkan karena kelalaian pemerintah Kabupaten Simeulue tahun 2016, dalam melakukan proses pencairan dana desa tahap III sebesar sekitar Rp 350 juta, yang anggaran tersebut termasuk untuk belanja pada proyek disebut fiktif oleh jaksa penuntut umum.

Hal itu, kata Sulaiman, terlihat jelas dari bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku kuasa bendahara umum kabupaten Simeulue pada tanggal 15 Desember 2016 sebanyak 3 kali yaitu, berdasarkan SP2D Nomor : 00000/Langsung/LS/2016, SP2D Nomor : 05052/Langsung/LS/2016, dan SP2D Nomor : 69025/Langsung/LS/2016.

Sementara, lanjut Sulaiman, pelaporan dana desa harus menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang secara otomatis akan tertutup pada tanggal 31 Desember 2016.

“Logikanya dengan waktu 15 hari, apakah realisasi fisik dan laporan keuangan ketiga proyek itu dapat selesai normal? Saya pikir tidak. Sebenarnya, dalam kasus ini tidak ada yang dikorupsi, hanya administrasi atau laporan keuangan yang tidak terinput oleh sistem saja, sementara laporan keuangannya sudah dibuat rinci, tapi tidak terinput aplikasi,” tegas Sulaiman.

Intinya, kata Sulaiman, kesalahan mereka hanya pada perubahan APBDes saja, dimana masa itu, perubahan APBDes dilakukan melalui aplikasi Siskeudes, namun mereka belum melaksanakan perubahan karena Aplikasi Siskeudes sedang maintance dan Pendamping Lokal Desa yang ditunjuk Negara saat itu tidak pernah turun ke Pulau Siumat untuk melakukan pendampingan.<p><p>

‘Terjadinya keterlambatan pencairan anggaran tersebut juga bukan kesalahan para terdakwa, tetapi karena kebijakan bupati masa itu, lantaran mengubah jumlah mata anggaran dari nilai sebelumnya. Perubahan jumlah anggaran, tentu akan sangat berpengaruh pada nilai atau bentuk pekerjaaan di lapangan yang sudah direncanakan sebelumnya,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menjelaskan, aplikasi Siskeudes pertama kali diterapkan pada tahun 2016, tambah lagi pemahaman para terdakwa terhadap Siskeudes masih kurang. Selanjutnya sosialisasi tentang Siskeudes dari Pendamping Desa hampir tidak ada, sehingga membuat terdakwa terjerat hukum.

“Oleh karena itu, saya berharap agar majelis hakim membebaskan para terdakwa dari semua tuntutan jaksa, sehingga, para terdakwa dapat kembali berkumpul dengan keluarganya setelah menjalani masa penahanan sejak 11 Juni 2019 lalu,” pungkas Sulaiman.
Dirinya mengaku perihatin dengan para terdakwa yang didakwa telah memperkaya diri dari hasil korupsi, sementara, sebut Sulaiman, kondisi ekonomi mereka boleh disebut miskin.

“Dalam mendampingi mereka, saya lakukan hanya dengan keikhlasan tanpa mengharap imbalan, itu saya lakukan setelah mengetahui kondisi ekonomi para terdakwa,” tutup Sulaiman.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan tuntutan hukuman kepada keempat terdakwa masing-masing 5 tahun penjara. Selain itu, juga dibebankan membayar denda masing-masing Rp 200 juta dengan subsider (hukuman pengganti denda) 1 tahun kurungan badan serta mengembalikan seluruh uang pengganti (UP) yang diduga dikorupsi senilai Rp 247,515 juta subsider 1 tahun kurungan yang dibacakan pada tanggal 20 September 2019 lalu.

Kemudian, kuasa hukum menanggapi tuntutan jaksa melalui jawaban atas tuntutan (pleidoi) pada sepekan kemudian. Kuasa hukum menilai, tuntutan hukuman diajukan jaksa terlalu memberatkan para terdakwa. Sebab, isi dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2019, Jaksa kembali menanggapi nota pembelaan tersebut melalui jawaban penuntut umum (replik) yang isinya menegaskan tetap pada tuntutan sebelumnya. (Hen)

Komentar

Berita Terkait