Detiknews.id Surabaya – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur (OJK KOSB) menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Timur tetap terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat dengan likuiditas yang stabil dan profil risiko yang positif.
Perkembangan IJK di Jawa Timur menunjukkan tren positif pada beberapa sektor yang diawasi oleh OJK yaitu Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).
Kredit perbankan pada posisi Januari 2024 tumbuh 6,33 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 563,84 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 11,64 persen (yoy).
Sementara itu, secara tahunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,94 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp 761,09 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada giro sebesar 10,66 persen (yoy). Hal tersebut mengakibatkan LDR/FDR di Jawa Timur pada posisi Januari 2024 menjadi sebesar 73,62 persen.
OJK mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan/kredit dan terjaganya likuiditas. Likuiditas industri perbankan pada Januari 2024 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 111,30 persen dan 23,64 persen, atau tetap jauh di atas treshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 1,30 persen dan NPL gross sebesar 3,39 persen. Loan at Risk (LAR) tercatat sebesar 12,43 persen atau meningkat dibandingkan Desember tahun 2023 sebesar 11,83 persen.
Sementara, pemulihan yang terus berlanjut di sektor riil mendorong penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 per Desember 2023 menjadi Rp 20,17 triliun dengan jumlah nasabah menurun menjadi 107.388 nasabah.
Adapun jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 yang bersifat targeted (segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024) adalah 55,58 persen dari total porsi kredit restrukturisasi Covid-19 atau sebesar Rp11,21 triliun.
Kondisi industri perbankan tercatat cukup resillien dalam mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul ke depan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 36,26 persen.
Di tengah volatilitas pasar keuangan serta ketidakpastian perekonomian global, jumlah Single Investor Identification (SID) Saham meningkat menjadi 708.219 atau tumbuh 18,87 persen (yoy), SID SBN meningkat menjadi 137.532 SID atau tumbuh 19,35 persen (yoy), dan SID Reksadana meningkat menjadi 1.518.296 SID atau tumbuh 17,25 persen (yoy).
Pada bulan Januari 2024, nilai transaksi saham di Jawa timur sebesar Rp. 25,11 triliun atau meningkat 5,85 persen dibandingkan posisi yang sama tahun lalu. Selain itu jumlah kepemilikan saham tercatat sebesar Rp. 93,12 triliun atau meningkat 5,72 persen (yoy).
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM hingga Januari 2024, di Jawa Timur telah terdapat 1 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK, 27 UMKM Penerbit, 8256 Investor dengan jumlah penghimpunan dana mencapai Rp37,65 miliar.
Di sektor PVML, pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan di Jawa Timur masih tergolong tinggi yaitu 8,00 persen pada posisi Oktober 2023 menjadi sebesar Rp. 42,75 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,78 persen.
Pembiayaan modal ventura di bulan September 2023 terkontraksi sebesar 5,24 persen yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp.1,53 miliar.
Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending di Jawa Timur posisi Desember 2023 tumbuh menjadi sebesar Rp. 7,41 triliun atau tumbuh 21,55 persen secara yoy. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP-90) sebesar 2,79 persen.
Pada periode Januari – Februari 2024, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), Kantor OJK di Provinsi Jawa Timur telah menangani 147 pengaduan dari konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkantor pusat di wilayah Jawa Timur.
Mayoritas pengaduan berasal dari sektor Perbankan sejumlah 141 pengaduan dan lainnya dari sektor IKNB-Finteh sebanyak 6 pengaduan, dengan jenis permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai Perilaku Petugas Penagihan, Penyalahgunaan Data Pribadi dan Permohonan Keringanan (Restrukturisasi/ Relaksasi) Kredit/Pembiayaan.
Berdasarkan wilayah kejadian, pada Tahun 2023 OJK di Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti sebanyak 3.830 pengaduan konsumen di Provinsi Jawa Timur dengan 86,71 persen solusi yang ditawarkan oleh PUJK (bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) disetujui oleh konsumen.
Adapun 3 sektor yang paling banyak diadukan adalah Perbankan (57,23 persen), Lembaga Pembiayaan (18,80 persen), dan Fintech (16,29 persen).
Penanganan isu perlindungan konsumen dan untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK akan terus melakukan program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Selanjutnya, pada periode Januari – Februari 2024, OJK Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 43 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3862 orang peserta dari berbagai kalangan diantaranya pelajar, mahasiswa, UMKM, dan Perempuan.
Instagram OJK_Jatim, sebagai saluran media komunikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah mempublikasikan sebanyak 223 postingan informasi dan edukasi, dengan jumlah pengikut sebanyak 17.526 followers dan jumlah pengunjung sebanyak 157.262 viewers.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sehingga total terdapat sebanyak 39 TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Tingkat Provinsi dan 38 TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota.
Hingga posisi Februari 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang melibatkan TPAKD dan stakeholder lainnya, antara lain : Pelaksanaan Witnessing Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Pelaksanaan Capacity Building dan Workshop Program Kerja Tahun 2024 pada TPAKD di Provinsi Jawa Timur, Rapat koordinasi dengan BP Tapera melalui media zoom virtual meeting,
Selain itu, Kunjungan Kerja DPR RI Komisi XI pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan Lembaga Jasa Keuangan, Rapat koordinasi evaluasi dan rencana kelanjutan program Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) Prokesra dengan BPR Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rapat Koordinasi Forum Harmonisasi (Forhar).
Pengembangan UMKM Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia KPw Jawa Timur, Pelaksanaan sebanyak 29 kegiatan edukasi dan literasi kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat desa, pelaku usaha (UMKM), pedagang, dan perempuan dengan total peserta sebanyak 2.520 peserta
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Pedesaan khususnya di daerah Desa Wisata Gubuk Klakah dan Kawasan Kayutangan Heritage, Diseminasi Pengawasan Perilaku PUJK di wilayah kerja OJK Jember. (M9)
Komentar