Detiknews.id Surabaya – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar konferensi pers, terkait peringatan Darurat mandat. Antisipasi dinamika politik yang semakin panas, terkait Keputusan MK tentang ambang batas usia calon. Berada di One Deck Cafe Sutos, Surabaya.
Ketua MAKI Jatim, Heru menyampaikan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas usia calon telah diikuti sepenuhnya.
“MAKI Jatim juga telah memberikan aspirasi dan informasi valid kepada Polda Jatim, yang kami peroleh langsung dari pusat,” ungkap Heru dalam rilis resminya, Senin (25/08/2024)
Lanjutnya, terkait putusan MK tentang ambang batas usia calon. Akan ada aksi peringatan darurat mandat yang melibatkan sekitar 600 orang berakhir dengan pembubaran diri secara damai, sesuai arahan.
“Sistem pembubaran ini menjadi contoh kemitraan positif antara MAKI Jatim dan Polda Jatim, yang memberikan pengamanan ekstra demi memastikan aksi berjalan tertib,” jelasnya.
Menurut Heru, KPU telah mempersiapkan surat edaran yang mengacu pada keputusan MK untuk menegakkan hukum terkait ambang batas usia calon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
“Keputusan MK 70 jelas harus diikuti, namun perlu kajian mendalam, terutama untuk implementasi di lapangan. MAKI Jatim menitikberatkan pada keputusan MK 60 yang lebih realistis,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Heru MAKI, bahwa Jatim siap melakukan aksi lebih besar, termasuk menyegel KPU jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. KPU hingga saat ini belum memberikan jawaban terkait putusan MA dan MK mengenai ambang batas usia.
“Untuk pendaftaran bupati dan wakil bupati besok akan menjadi momen penting. Kami siap bertindak tegas jika tidak ada kepastian hukum yang jelas,” tambah Heru.
Heru memaparkan, bahwa situasi politik saat ini dinilai semakin tidak menentu, dan MAKI pusat tetap diminta untuk siap siaga menghadapi dinamika yang berkembang. Polda Jatim turut mendampingi dan memastikan keamanan selama proses pendaftaran.
“MAKI Jatim terus memantau perkembangan keputusan ini, karena dampaknya sangat besar bagi kelangsungan politik di daerah,” tandas Heru.
Untuk diketahui, gejolak politik luar biasa terjadi diberbagai kota maupun daerah. Sehingga peran MAKI mengantisipasi agar tidak terjadi adanya kotak kosong. Semuanya dilakukan untuk keseimbangan Indonesia, sehingga kedepannya untuk kepentingan perjalanan anak cucu menuju Indonesia Emas 2045. (M9)
Komentar