oleh

Harus Checks and Balances, Ketum P3HN: Revisi UU KPK Belum Masuk Dalam Prolegnas

Detiknews.id – Produk-produk hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka kecenderungan lahirnya sistem hukum yang demokratis merupakan out put dari sistem demokratis tersebut.

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja secara independen untuk dapat memberantas Korupsi. Maka dasar dari pembentukan hukum itu sendiri dilakukan oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR mengenai revisi Undang-Undang KPK juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum.

Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara manapun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pusat Pengkajian dan Pelatihan Hukum Nasional (P3HN), Marulitua Sianturi, S.H. melalui keterangannya kepada awak media ini, Sabtu, (14/09/2019).

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan.

Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik, ujar Ketua Umum Pusat Pengkajian dan Pelatihan Hukum Nasional (P3HN), Marulitua Sianturi, S.H.

Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Lahirnya produk hukum yang kerap terjadi di Negara ini seperti Revisi UU KPK mungkin saja diwarnai karena kepentingan politik yang berkuasa. Wajar saja KPK dan sebahagian banyak masyarakat menaruh curiga bahkan berlebihan curiganya terhadap direvisinya UU KPK itu, ujar Ketua Umum Pusat Pengkajian dan Pelatihan Hukum Nasional (P3HN), Marulitua Sianturi, S.H. kepada awak media ini.

Lebih lanjut, Marulitua Sianturi, S.H. menjelaskan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan untuk membentuk undang-undang (“UU”) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang (“RUU”) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Secara Yuridis, proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 12/2011 pada Pasal 45 ayat (1)Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas,” ujar Marulitua.

Dimana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tersebut adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Untuk Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

“Prolegnas dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahapan penyusunan “rencana legislasi”, tahapan penyusunan program legislasi” baik yang berproses di Pemerintah maupun di DPR dan tahapan koordinasi antara Pemerintah dan DPR Prolegnas yang menghasilkan Daftar Prolegnas dan tahapan penetapan Prolegnas,” jelas Marulitua.

Ketiga tahapan ini merupakan proses seleksi dan verifikasi yang efektif terhadap daftar RUU, baik dari Pemerintah maupun DPR, berdasarkan kebutuhan nasional dan kesiapan RUU itu sendiri yang dimana keberhasilan pelaksanaan Prolegnas ini juga ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan ‘naskah akademik dan rancangan undang-undang, melalui penelitian, dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam, serta terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi secara intens dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tutur Maruli.

“Terkait Rancangan Undang-Undang KPK ini, saya melihat di Prolegnas tahun 2014-2019 dan Prolegnas Prioritas tidak ada,” kata Maruli. Dia menambahkan bahwa dulu memang ada rencana merevisi UU KPK, tetapi karena ada ketidakcocokan lalu Presiden Jokowi dengan sangat bijaksana menyatakan pemerintah belum ada niat merevisi UU KPK yang materinya seperti sekarang, hingga kemudian rencana itu kembali mencuat akhir-akhir ini, tandasnya.

Dalam kaitannya, Maruli mempertanyakan, Apakah sebuah RUU yang tidak masuk di dalam Program Legislasi Nasional bisa dibuat sebagai Undang-Undang?

Dijelaskan Marulitua, semua RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas bisa dibuat sebagai Undang-Undang karena ada urgensitas dan keadaan luar biasa, seperti diantaranya; Pertama, karena ada Perpu. Meskipun tidak ada dalam Prolegnas itu harus dibuat UU karna Perpu itu harus dijadikan UU atau dibatalkan pada masa sidang berikutnya.

Kedua, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebuah UU batal dan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, maka dibuat UU meskipun tidak ada di dalam Prolegnas. Ketiga, ada perjanjian internasional. Ratifikasi konvensi internasional dan perjanjian antar negara yang urgensinya harus dimuat di dalam UU, misalnya tentang pertahanan antar negara. Keempat, kalau terjadi sesuatu yang luar biasa yang urgensinya bisa diselesaikan hanya dengan UU.

Hanya 4 (empat) poin itu saja yang bisa menyebabkan sebuah RUU masuk ke dalam pembahasan di DPR secara cepat meskipun tidak ada di dalam Prolegnas. Namun sekarang ini sangat aneh, seandainya pun ada di Prolegnas, inikan DPR terpilih periode 2019-2024 tidak lama lagi sudah dilantik, kenapa tidak diserahkan ke DPR yang baru saja dan yang harus dipahami juga bahwa jiwa UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sebenarnya menghendaki agar publik terlibat di dalam pembahasan itu, tegas Marulitua, S.H.

Terakhir, Marulitua mengatakan bahwa publik sudah lama terlibat disini dan selalu belum sependapat dengan DPR. Selaku Rakyat, kami mendukung dan sangat setuju UU KPK itu direvisi, tetapi perlu digaris bawahi agar melalui Mekanisme yang sudah diatur dong agar kita implementasikan kehidupan hukum di Indonesia, dan sistem “checks and balances” semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing, jelas Marulitua, S.H. selaku Ketua Umum Pusat Pengkajian dan Pelatihan Hukum Nasional (P3HN) mengakhiri.

Pewarta: Daniel

Komentar

Berita Terkait