oleh

Limbah Perusahaan Sawit PT WKSM, Dikeluhkan Warga

Print This News

 

Sulbar, MATENG, detiknews.id – Keberadaan limbah pabrik disalah satu perusahaan pengolahan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ), kembali dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, limbah tersebut sudah meluap ke parit yang dekat dengan pemukiman warga.

info DetikNews.ID

lanjut baca berita

Salah seorang warga Desa Mesakada Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang tidak mau ditulis namanya, mengaku limbah yang ditimbulkan dari perusahaan pengolahan sawit, sangat mengganggu warga karena selain mengeluarkan bau busuk juga akan mengancam ekosistem jika limbah tersebut bermuara di sungai ke laut.

”limbah ini mengalir di parit sepanjang kurang lebih satu kilometer.Baunya sangat menyengat dan dipastikan akan mengarah ke sungai Budong – budong, dan pastinya akan mengancam ekosistem ikan jika bermuara ke sungai dan laut,” keluhnya.Kamis 15/10/2020

Media ini mencoba melakukan upaya konfirmasi ke pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Mateng. Abraham sebagai Kasi pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Kabupaten Mamuju Tengah menjelaskan, Pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri ( WKSM ), yang berkedudukan di Dusun Mesakada, Desa Tobadak satu, Kecamatan Tobadak, memang sejak tahun 2020 dinasnya tidak pernah mengunjungi untuk memantau perkembangan lingkungan karena faktor keterbatasan anggaran akibat digunakan penanganan Covid-19.

”selama ini kami jarang kesana untuk memantau dikarenakan selama ini adanya keterbatasan anggaran akibat Covid – 19, “kata Abraham kepada wartawan media ini.

Masih Abraham, seharusnya dinas melakukan pemantauan di lapangan persemester, seiring laporan dari PT WKSM yang rutin, itu kata dia, yang mendasari dinas terkait untuk melakukan pemantauan untuk melihat kondisi di lapangan.

Lanjut kata dia, kewajiban perusahaan itu sebenarnya sudah ada yang tertuang dalam dokumen lingkungannya, dan apa – apa saja yang perusahaan lakukan dan harus dilaporkan.

“yang kami periksa dan awasi itu terkait kewajibannya sebagai tanggung jawabnya dalam hal mengelola lingkungan, kemudian dalam pengelolaan lingkungan kita uji di laboratorium dalam persemester dari hasil uji lab inikami kroscek di lapangan.”ujarnya

Dia mengaku, soal adanya keluhan dinas terkait siap menerima aduan dari warga dan siap menindak lanjuti untuk melakukan verifikasi sesuai aduangnya, karena itu hak warga melakukan aduan bila ada keganjilan di lapangan menyangkut pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai standar IPAL.

” PT. WKSM ini memang kami pernah tegur masalah ketinggian tanggul bahkan di tahun 2018 kami tidak merekomendasikan izinnya karena tidak memenuhi syarat apabila tanggalnya tidak ditinggikan, karena ditengarai di saat musim hujan, air limbah akan meluap dan mengalir ke parit.” jelas Abraham.

Terkait keluhan ini, dinas lingkungan hidup akan kembali kelapangan untuk melakukan verifikasi, kalau memang ada dugaan kuat melakukan pencemaran lingkungan, itu bisa dilanjutkan ke rana hukum untuk melakukan uji Lab, karena dinas lingkungan hidup tidak punya hak untuk memvonis langsung.

” Soal adanya keluhan ini, pihaknya akan melakukan kembali verifikasi di lapangan. Jika ada dugaan kuat pelanggaran pasti kami akan tindak lanjuti untuk melakukan uji lab hingga ke rana hukum. Kami tidak punya kewenangan untuk memvonis langsung, ” pungkas Abraham.
Terkait hal ini, media ini melakukan upaya konfirmasi ke pihak perusahaan PT. WKSM, namun direktur perusahaan tidak bersedia menemui wartawan media ini dengan alasan sibuk. Upaya konfirmasi terus dilakukan media ini. Terakhir meminta tanggapan bagian humas perusahaan, namun lagi – lagi penanggung jawab humas berada di luar kantor, namun kepala humas perusahaan mengarahkan media ini untuk ketemu bagian TU atas nama Ludianto. Kepada media ini, Ludianto mengaku juga tidak mau memberikan keterangan lebih soal dugaan limbah tercemar dengan alasan bukan kapasitasnya.

“ Maaf ya, saya tidak bisa memberikan komentar soal itu karena bukan kapasitas saya jadi mohon maaf, “ singkat Ludianto.

Untuk diketahui, Jika perusahaan terbukti sengaja membuang limbahnya, maka dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH menyebutkan Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH menyebutkan Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain itu, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan karena membuang limbahnya sembarangan, antara lain:

Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.
Adapun pertanggungjawaban Pidana jika dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan selaku pelaku fungsional.

Info KPU Karo

Komentar

Berita Terkait