oleh

Mobil Listrik Bisa Menjadi Jalan Keluar Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Detiknews.id, – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo mengatakan, masalah impor bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi masalah yang akan membebani ekonomi Indonesia ke depan. Dalam sepuluh tahun ke depan, ia berpotensi menjadi kerikil yang menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat besarnya biaya impor yang terus meningkat karena besarnya pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.

Darmawan lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia kini harus mengalokasikan lebih dari Rp 300 triliun setiap tahun untuk mengimpor minyak mentah maupun minyak olahan. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kini kurang lebih Rp 14 ribu triliun atau sekitar 1 triliun US$.

jual properti

“Apabila Indonesia mengimpor BBM sebesar Rp 140 triliun saja atau 1% dari PDB kita, itu bisa mengurangi satu persen pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau impornya sekitar Rp 320 triliun sampai Rp 340 triliun, pengurangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 2,4 persen sampai 2,5 persen,” lanjut Darmawan pada seminar dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-74 (HLN ke-74) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Oleh sebab itulah, masalah impor BBM, baik minyak mentah maupun minyak olahan bisa diselesaikan melalui perubahan kebijakan. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan tidak akan terkunci pada kisaran 5 persen. “Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan bisa naik menjadi sekitar 7,5 persen, paralel dengan terjaganya impor BBM dan berubahnya pola konsumsi BBM di masyarakat,” jelasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengantisipasi sekaligus menemukan jalan keluar dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Saat ini angka penjualan mobil nasional meningkat hingga mencapai 1,1 juta unit per tahun. Padahal selama ini, penjualan mobil nasional biasanya berada di angka 1 juta unit per tahun. Kondisi ini sendiri tak lepas dari keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mampu membangun infrastruktur jalan raya melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Semula pemerintah menargetkan membangun jalan baru nasional sebanyak 2.600 km, namun realisasinya mampu lebih dari 3000 km. “Selain itu, target sesuai RPJMN yaitu membangun jalan tol sepanjang 700 km, ternyata terealisasi lebih dari seribu km,” ujar Darmawan. Akibatnya pembelian mobil oleh masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Situasi ini jelas mendongkrak konsumsi BBM yang tadinya sekitar 1,4 juta barel per hari, diprediksi 10 tahun dari sekarang bisa mencapai 2,2 juta barel per hari.

Sayangnya produksi minyak Indonesia sudah semakin menipis. Selama ini berbagai investasi pengeboran di Indonesia sudah sulit untuk menemukan cadangan minyak baru. Yang banyak ditemukan justru gas. Sehingga 10 tahun dari sekarang, produksi minyak diprediksi akan menurun dari 750 ribu barel per hari akan turun menjadi 450 ribu barel per hari.

“Saya pikir, nanti impor BBM Indonesia tidak lagi Rp 300 triliun per tahun, melainkan meningkat menjadi Rp 1.000 triliun per tahun. Ini bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi,” jelas Darmawan.

Kondisi ini tentu saja akan sangat menekan perekonomian Indonesia di masa depan. Darmawan menjelaskan, apabila pakai mobil listrik sekelas Toyota Innova, untuk jarak 10 km, butuh 2 KWh yang harganya sekitar Rp 1.500 per KWh. Apabila 2 KWh, membutuhkan Rp 3.000. “Sementara kalau pakai mobil bensin, 1 liter Pertalite sekitar Rp 8.000-an. Jadi biaya pakai mobil listrik lebih murah,” urai Darmawan. Sayangnya masih ada satu masalah yang mengganggu, yaitu harga jual mobil listrik yang masih sangat mahal.

Oleh sebab itulah rancangan Perpres tentang Kendaraan Listrik mengalami perubahan perancangan signifikan dan cara pandang. Semula insentif pajak diberikan hanya berdasarkan pengurangan emisi. Namun skema ini dinilai bisa disiasati oleh industri otomotif yang memproduksi kendaraan berbahan bakar fosil dengan cara mengurangi kapasitas mesinnya.

Desain Perpres Kendaraan Listrik yang baru, menurut Darmawan, menekankan pemberian keringanan pajak atau tax holiday hanya kepada kendaraan yang menggunakan baterai, bukan lagi fokus di soal pengurangan emisi. “Insya Allah ini akan gaspol. Kalau beli Toyota Innova biasa harganya Rp 450 juta per unit, dengan Perpres ini, beli Toyota Innova listrik juga harganya sama, Rp 450 juta. Tapi efisiensinya berbeda, bisa meningkat dua kali lipat,” jelas Darmawan.

Dengan tingkat harga jual yang sama dengan mobil berbahan bakar fosil, masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan mobil listrik yang lebih efisien dari segi biaya, di mana biaya operasional mobil listrik kira-kira cuma setengah dari mobil berbahan bakar fosil.

Pewarta: Daniel

Komentar

Berita Terkait