oleh

Soal Penganiayaan Wartawan, Suwardi Amri: Tugas Wartawan Dilindungi UU Pers

Print This News

Lampung Utara, Detiknews.Id—Setiap kasus yang masuk ke pihak kepolisian harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan secara teknis itu diatur di dalam Perkap Nomo 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Disitu nanti pihak kepolisian bisa melihat bukti bukti yang ada apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dengan minimal 2 alat bukti yg sah.

info DetikNews.ID

lanjut baca berita

Terkait pemberitaan masalah penganiayaan yang menimpa salah satu wartawan di Kotabumi saya kira pihak kepolisian bisa bekerja dengan profesional tanpa ada tekanan dari pihak manapun dengan melihat bukti bukti yang ada.

Terkait pernyataan dari pengacara terlapor yang menyatakan yang menyatakan bahwa Pasal 351 KUHP itu lemah jika diterapkan ke yang bersangkutan saya kira itu hak dia untuk bicara seperti tapi yang jelas pihak kepolisia pasti punya penilaian tersendiri. “Kemudian kalau saya baca diberita pengacara terlapor seolah olah menjadi juru bicara pihak kepolisian dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa menurut kepolisian bukti bukti yang ada itu lemah,” ujarnya, Jumat (30/10/20).

Menurut Suwardi Amri, pendapat saya, jika memang tidak bisa diterapkan pasal 351 KUHP, maka bisa diterapkan UU Pokok Pers. Karena tindakannya telah memenuhi tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Sangat jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999,” terangnya.

Dikatakanya, Akan tetapi untuk lebih lanjutnya yang dapat membuktikan bahwa perbuatan itu memenuhi unsur atau tidak putusan hakim nanti untuk lebih jelasnya.

“Kalau ada upaya untuk melakukan perdamaian saya kira itu lebih baik, tapi hal itu tidak serta Merta menggugurkan kasus pidana dan perdamaian itu dilakukan bukan karena melihat perkara itu lemah atau tidak tapi karena memang ada itikad baik dari para pihak,” tutur Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) ¬†Universitas Muhamadiyah Kotabumi (UMKO) itu. (Peb)

Info KPU Karo
Header

Komentar

Berita Terkait