oleh

Sinergitas Pelayanan Publik Obat dan Makanan, Target BPOM Untuk UMKM Tumbuh 30 Persen

Detiknews.id – Kepala Badan POM. Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP membuka acara Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Mitra Kerja Bpom. Kegiatan berada di Marriott Hotel Jalan Raya Embong Malang Surabaya.


info

DetikNews.ID



Ada yang Menarik


lanjut baca berita


Menghadirkan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jajaran Pemerintah Provinsi Iawa Timur, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Jawa Timur, Ketua Industri Kecil Menengah (IKM) serta perwakilan pelaku usaha di bidang pangan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM. Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  mengatakan, pelayanan publik merupakan bagian integral dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM Rl terus membangun sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran produk obat dan makanan.

” Prioritas perkuatan pelayanan publik merupakan bentuk dukungan BPOM RI kepada industri agar mampu menyediakan kebutuhan obat dan makanan bagi masyarakat serta meningkatkan ekonomi nasional melalui produk obat dan makanan yang kompetitif,” tuturnya. Selasa (12/03/2019)

Masih dengan Kepala Badan Pom, penyempurnaan sistem pelayanan pubiik diantaranya dilakukan melalui lokakarya bersama lintas sektor. Peningkatan pelayanan publik dilakukan dalam merespon revolusi industri 4.0 untuk mendorong industri obat dan makanan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas nasional agar mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.

” Lokakarya ini menjadi forum komunikasi dua arah dan interaksi antara BPOM dan lintas sektor untuk menjaring saran serta masukan konstruktif guna perbaikan sistem pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima bagi pelaku usaha dan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas BPOM melalui deregulasi dan simplifikasi bisnis proses dengan tetap mengutamakan pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan,” tegasnya saat membuka lokakarya.

Foto : Ketua BPK pusat, Kepala Badan POM, para peserta dan para nara sumber – detiknewsid/m9

Lebih lanjut Kepala BPOM menjelaskan,  bahwa perkuatan kelembagaan, infrastruktur, teknologi informasi, sumber daya manusia, kemitraan, serta pengembangan program strategis dan inovasi terus BPOM hadirkan dalam pelayanan publik untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing Obat, Obat tradisional, kosmetik, dan makanan.

“Perbaikan pelayanan publik dilakukan pada tahap pre dan post-market. Pada tahap pre-market, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomer 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan,” jelasnya.

Untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, juga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan. Tahun kemarin meningkat 10 persen para pelaku usaha UMKM yang terverifikasi dan tahun ini ditargetkan bisa 30 persen.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menambahkan, keberpihakan BPOM terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pangan ditunjukkan dengan menerapkan keringanan 50 persen dari tarif pendaftaran sesuai dengan Peraturan BPOM nomer 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif 50 persen dan Rp 0,00. Atas PNBP yang berlaku Pada BPOM Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Untuk kebutuhan donasi dan berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana.

“Sampai dengan tahun 2018, BPOM telah melakukan pembinaan terhadap 930 pelaku usaha UMKM bidang pangan, 78 diantaranya telah mendapatkan nomor izin edar (NIB) MD dari BPOM untuk 191 produk. Ke depan akan terus diperluas dengan mengembangkan kerjasama Public-Private untuk mendukung UMKM,” ungkapnya.

Foto : Kepala Badan POM memberikan penghargaan dan foto bersama pelaku usaha – detiknewsid/m9

lnovasi post-market juga dikedepankan, diantaranya Surat Keterangan Ekspor (SKE) online, rencana implementasi Surat Keterangan Impor (SKI) online ke seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia sesuai dengan ketentuan  dalam Indonesia National Single Window (INSW). Survei Kementerian PAN-RB terhadap lndeks Persepsi Pelayanan BPOM 2,92 dari skala 4 pada tahun 2016, meningkat menjadi 3,21 pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional K/L (3,17).

Bimbingan teknis pengawasan bersama lintas sektor, penguatan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan, serta penguatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam kesempatan lokakarya ini, Kepala BPOM menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) pangan kepada 10 pelaku usaha yang produknya telah memenuhi persyaratan. Selain itu, BPOM juga memfasilitasi pelaku usaha yang masih dalam proses pendaftaran untuk mengikuti desk konsultasi.

Harapan kedepannya, para pelaku usaha tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas produk yang beredar. BPOM akan terus bergerak meningkatkan kualitas pelayanan publik. lnformasi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. (M9)

Mungkin Anda Suka

Komentar