oleh

Ronald Abdi Negara Sitepu, SH Mendaftarkan Gugatan Terhadap PERADI

Detiknews.id Karo – Ronald Abdi Negara Sitepu , SH resmi mendaftarkan gugatan Terhadap PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) ke Pengadilan Negri, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Rabu(22/1)  sekitar jam 10:00 WIB

Atas dasar perubaha Anggaran dasar Peradi yg salah Mekanisme dan Tatacara.

“Adapaun yang menjadi alasan saya menggugat PERADI, dimana PERADI adalah rumah saya sebagai Advokat. Pada Munas II Peradi 12-13 Juni 2015 di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau telah menetapkan keputusan-keputusan dan antara lain didalam Keputusan Munas II Peradi kemarin adalah menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada DPN PERADI untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar PERADI dalam waktu SELAMBAT – lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Munas II Peradi. Dan keputusan tersebut dibuat dihadapan Notaris Tutty Soetrsino SH yang merupakan salah satu Notaris di Pekan Baru,” jelas Ronald Abdi Negara Sitepu, SH mengatakan kepada awak media usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negri Kabanjahe.
Lanjutnya, Berdasarkan Keputusan Munas II Peradi maka DPN Peradi menerbitkan Keputusan No : Kep.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasr Perhimpunan Advokat Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Agustus 2015. Sesuai dgn S.KEP 504  menyatakan bahwa Perubahan Anggaran dasar Peradi selanjutnya harus sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam pasal 46 yang berbunyi :
1. Munas diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
2. Acara Munas adalah :
a. Penetapan atau Perubahan anggaran dasar.
b. Pertanggung jawaban dari DPN tentang apa yg telah dikerjakan selama masa periode.
c. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPN
d. Pemilihan dam Pengesahan Ketua Umum DPN
e. Hal – hal yg dianggap perlu diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Tapi pada tanggal 4 September 2019 DPN Peradi mengeluarkan Keputusan No : Kep. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yg diterbitkan berdasarkan mandat yang Munas II PERADI  pada tanggal 12-13 Juni 2019 di Kampar – Riau. Padahal dalam Berita Acara Munas II kemarin di Kampar Riau sudah jelas bahwa mandat yang itu hanya berlaku hinggal 6 bulan selambat – lambatnya, sesuai mandat tersebut sudah terbit Keputusan No : Kep. 504/Peradi/DPN/VIII/2015. Ini sudah jelas bahwa Keputusan No : 104/Peradi/DPN/IX/2019 sudah bertentangan dan sudah melawan hukum dengan Hasil Munas II Perado 2015 di Kampar Riau. PERADI adalah sebuah rumah dimana tempat para Advokat bernaung guna penegakan hukum tapi keputusan DPN No. Kep.104/Peradi/DPN/IX/2019 sendiri sudah sangat bertentang dengan aturan dan mekanisme yang ada dalam Peradi,” ungkapnya.

Dalam hal ini saya juga menggugat DPC PERADI Karo sebagai Perpanjangan tangan DPN Peradi di Kabupaten Karo ini. Selain itu saya juga menggugat DPN Peradi serta Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H.,M.H dan juga Thomas E. Tampubolon.,S.H.,M.H selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Peradi yang telah mengeluarkan surat Keputusan 504 dan 104. dalam hal ini saya juga menggugat Notaris Tutty Soetrisno.,S.H sebagat turut tergugat.

Harapan saya sebagai Advokat yang tergabung dalam Peradi, kita sebagai Penegak hukum benar-benar menegakkan hukum sesuai aturan yang ada, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Hukum sebagai Pedang Keadilan, janganlah masyarakat nantinya kurang mempercayai Advokat sebagai Penegak Keadilan,”Tutup Ronald. (ius)

Komentar

Berita Terkait