Presiden Ingin Desa Jadi Pilar Ekonomi Nasional, Presiden: Jaga Persatuan dan Kerukunan

0 50

Detiknews.id – Presiden Joko Widodo berharap desa bisa menjadi pilar ekonomi nasional. Untuk itu, Presiden berharap dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 bisa digunakan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 25 Juli 2018.

“Jadi kita ingin desa ini nantinya bisa menjadi pilar ekonomi nasional kalau dana desa itu betul-betul bisa tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa, bisa meningkatkan perekonomian di desa,” kata Presiden.

BUPATI KARO

Presiden menyampaikan bahwa sejak tahun 2015, pemerintah sudah mengucurkan Rp187 triliun untuk dana desa. Rinciannya, Rp20 triliun di tahun 2015, Rp47 triliun di tahun 2016, Rp60 triliun di tahun 2017, dan Rp60 triliun di tahun 2018.

Adv PMS

“Itu angka yang sangat besar sekali dalam sejarah anggaran di negara kita. Rp187 triliun dalam 4 tahun itu gede sekali. Oleh sebab itu, penggunaannya harus tepat sasaran. Apa yang diperlukan desa itu kerjakan dengan dana desa ini,” lanjutnya.

Presiden pun berpesan agar dana desa tersebut dibelanjakan di sekitar desa dan kecamatan saja sehingga perputaran uang berada di desa, tidak kembali lagi ke kota yang berujung di Jakarta.

“Dana desa betul-betul uang berputar di bawah ini juga akan memberikan percepatan pada ekonomi di tingkat yang paling bawah di desa sehingga kita harapkan juga ada stabilitas. Misal irigasi sudah baik, jalan produksi sudah baik, sehingga ada juga nanti stabilitas pangan tidak terganggu,” ucapnya.

Selain itu, dengan adanya dana desa ini Presiden pun berharap pemerataan pembangunan bisa tercipta di seluruh Tanah Air. Sehingga ketimpangan antara kota dengan desa, dan antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

“Jadi kita ingin dana desa ini nanti ada pemerataan di seluruh Tanah Air. Keinginan kita pemerataan. Target kita adalah pemerataan. Percepatan pembangunan desa ini akan memberikan pemerataan kepada rakyat kita. Tetapi memang harus tepat sasaran,” kata Kepala Negara.

Untuk itu, Presiden pun berharap agar penggunaan dana desa itu difokuskan untuk satu hal dan tidak diecer-ecer.

“Sama seperti yang kita lakukan sekarang untuk APBN, kita fokus total pada infrastruktur. Rampung. Nanti tahapan kedua kita akan masuk ke investasi di sumber daya manusia. Rampung. Nanti kita masuk lagi ke tahapan-tahapan berikutnya. Desa pun harus bekerjanya fokus seperti itu,” pungkasnya.

Dalam acara ini Presiden tampak didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Bertemu Presiden, Kades Keluhkan Sulitnya Format Surat Pertanggungjawaban Dana Desa

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 25 Juli 2018. Dalam acara tersebut Presiden memberikan arahan kepada sekira 2000-an kepala desa (Kades) yang hadir.

Di sela-sela arahannya, Presiden kemudian mengundang kepala desa untuk menyampaikan kesulitan terutama dalam hal dana desa. Beberapa kades mengeluhkan sulitnya membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Yasmudi, Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tampil ke atas panggung. Di hadapan Kepala Negara ia mengaku kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak.

“Sulitnya itu tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali,” ujar Yasmudi.

ADV Korem 045 Garuda Jaya

Setelah itu, giliran Hari Wibowo, Kepala Desa asal Ceper, Kabupaten Klaten yang maju ke depan. Ia pun mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ, salah satunya karena sebagian besar warga desa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Yang pertama masalah pajak, karena kita memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong,” keluhnya.

Selain itu, ia pun mengaku kesulitan dalam hal perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini menurutnya dikarenakan Sumber Daya Manusia di desa yang masih kurang memahami hal tersebut.

“Contoh kongkrit mungkin di TPK (Tim Pengelola Kegiatan) itu standarnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam merencanakan itu kadang dengan realisasi ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk meng-SPJ-kan itu yang sulit, Pak. Misalnya direncanakan 40 sak, ternyata penggunaannya cuma 20 sak, nanti pengaplikasian dalam sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) itu yang sulit. Itu yang kedua,” lanjutnya.

Sama halnya dengan Yasmudi, Hari pun mengeluhkan masalah tebalnya lampiran SPJ. Ia pun merasa kerepotan dengan biaya dan administrasinya.

“SPJ itu sampai tebalnya bukan main padahal biaya penjilidan dan pemfotokopian itu sering tidak dianggarkan. Kalau tingkat desa kayaknya enggak masuk akal. Kerepotan administrasinya,” ucapnya.

Mendengar keluhan para kades tersebut, Presiden pun mengatakan akan mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.

“Ya nangkep semua saya, memang kelihatannya sangat sulit. Nanti akan coba saya selesaikan agar lebih sederhana sehingga akan memudahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,” kata Kepala Negara.

Presiden Titip Kades Jaga Persatuan dan Kerukunan

Memasuki tahun politik 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di masyarakat. Karena menurutnya ketiga hal tersebut adalah aset terbesar bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden di hadapan sekira 2000-an kepala desa (Kades) dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 25 Juli 2018.

“Saya titip karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada di tempat yang paling depan yang berhubungan dengan rakyat. Kalau Saudara-saudara bisa menyampaikan ini pada rakyat, menyadarkan, mematangkan cara-cara berpolitik, mendewasakan cara-cara berpolitik kita untuk rakyat, ini akan mendinginkan suasana. Karena persatuan, persaudaraan, dan kerukunan adalah aset terbesar bangsa ini,” kata Presiden dalam arahannya.

Presiden pun menyampaikan agar para aparat desa tidak mudah dikompori oleh politisi-politisi yang tidak benar. Kepala Negara tidak ingin hanya karena perbedaan pilihan politik masyarakat dibuat pecah dan retak apalagi dengan menggunakan isu agama dan SARA.

“Jangan karena dikompor-kompori, ada rakyat yang kemakan. Tugasnya kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, juga pendamping-pendamping desa itu menyampaikan. Kepala desa jangan ikut-ikutan terbawa suasana. Tugas Saudara-saudara itu menyejukkan dan mendinginkan suasana,” lanjutnya.

Dalam proses demokrasi seperti pilkada dan pilpres, Presiden menuturkan kepala desa bisa menyampaikan kepada masyarakat agar bijak dalam memilih pemimpin.

“Tapi milih pemimpin juga dilihat, rakyat diberitahu, lihat prestasinya, track record-nya, rekam jejaknya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Presiden pun memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang turut menjadi bagian suksesnya pergelaran pilkada serentak 2018 yang berlangsung di 171 daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin 171 pilkada semuanya berjalan aman, lancar, jujur, adil, enggak ada masalah yang berarti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga aparat TNI dan Polri yang juga ikut mendampingi kita semuanya,” ujar Kepala Negara.

- Advertisement -

Comments
Loading...