oleh

Penasihat Hukum , Sangat Yakin Surat Permohonan Praperadilannya Di Kabulkan

Pangkalpinang,Detiknews.id – – Setelah ditunda dalam persidangan sebelumnya ,Jumat ,(11/10/2019) akhirnya di Jumat pagi 09;00 Wib (18/10/2019) persidangan Praperadilan atas Tersangka Suranto Wibowo melawan Kejati Babel dilanjutkan.


info

DetikNews.ID



Ada yang Menarik


lanjut baca berita


Iwan Gunawan ,SH.MH Hakim tunggal dalam persidangan Prapid ini , menanyakan kelengkapan surat kuasa para pihak sebelum sidang dimulai, para pihakpun menunjukan legalitasnya.

Hakim Menyayangkan dan menghimbau seharusnya para pihak saling meng- Efisienkan waktu yang hanya 7 hari tersebut.

Pihak pemohon di Jumat (11/10/2019) hadir dan siap membacakan Surat Permohonan Praperadilannya , dikarenakan Persidangan tidak dihadiri Termohon akhirnya baru bisa dibacakan hari ini,Jumat (18/10/2019).

Hakim sempat menanyakan ketidakhadiran dan apakah Termohon dapat membacakan jawabannya atas Permohonan Praperadilan yang barusan dibacakan Pemohon , dikatakan Diana Wahyu ,SH. MH , selaku Tim Kuasa dari Kejati Babel, ketidaksiapan kami dikarenakan kami lagi Fokus terhadap kelengkapan pemberkasan penangkapan kemarin pak , nanti disidang selanjut kami jawab,”ujar Diana.

Lanjut Hakim , bahwa Substansi surat permohonan praperadilan saat diajukankan pihak pemohon tentang penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan,

Lebih lanjut , pokok dalam surat Permohonan Praperadilan dibacakan , bahwa dirinya ,Suranto Wibowo menangkis semua yang disangkakan terhadap dirinya ,

Bahwa Pemohon ditetapkan tersangka pada tanggal 12 Agustus 2019 No NO Print 354/L.9/F.d.1/08/2019 akan tetapi sampai dengan saat permohonan pra peradilan di ajukan, Termohon belum mempunyai bukti adanya perhitungan kerugian negara oleh ahli

Seharusnya Termohon terlebih dahulu memohonkan perhitungan kerugian negara kepada tenaga ahli untuk menetapkan ada atau tidak adanya kerugian negara baru kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 8 September 2016 hal 120 menyatakan :

1. “ Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum dalam melindungi hak seseorang hubungan kata dapat dengan merugikan keuangan negara tergambar dalam dua hubungan extrim (1) nyata nyata merugikan keuangan negara (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian……………….dst nya .
Untuk mempertimbangkan keadaam khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi yang secara logis dapat dismpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan ahli dalam kerugian negara , perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian”

2. “ Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan kata dapat sebelum frase merugiakn keuangan negara atau perekonomian negara kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil ,sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan yang harus terjadi.Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan dapat dihitung meskipun sebagai perkiraaan atau meskipun belum terjadi,Faktor kerugian baik secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana , sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan.Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK lebih merupakan persolan pelaksanaan dalam praktek oleh aparat penegak hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

3. Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur sebagai berikut :
a. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana terse.(red/***)

Mungkin Anda Suka

Komentar